BALIKPAPAN, AKCAYA – Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kalbar dinobatkan sebagai Terbaik I tingkat provinsi dalam kategori Entrepreneur Government melalui pembiayaan kreatif 2026, serta Terbaik I pengendalian inflasi daerah regional Kalimantan. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Mendagri menegaskan peran pemerintah pusat dalam mengawasi dan membina daerah, termasuk melalui evaluasi APBD dan pengendalian inflasi.
“Terutama terkait inflasi, pengawasan, kita juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang menunjukkan prestasi,” ujarnya.
Gubernur Ria Norsan menyebut capaian ini sebagai hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat.
“Ini merupakan motivasi besar bagi kami. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, inflasi Kalbar pada 2025 tercatat rendah di angka 1,85 persen. Meski sempat naik ke kisaran 3,0–3,3 persen pada awal 2026, kenaikan tersebut dinilai sebagai dampak musiman hari besar.
“Pemprov secara konsisten menjalankan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, distribusi beras SPHP, hingga monitoring harga langsung ke pasar,” ungkapnya.
Dari sisi ekonomi, Kalbar mencatat pertumbuhan 5,59 persen pada 2025, naik dari 5,00 persen pada 2024, dan diproyeksikan tetap stabil di atas 5 persen pada 2026. Pertumbuhan ini ditopang investasi dan transformasi digital UMKM, termasuk peningkatan penggunaan QRIS dan transaksi e-commerce.
Selain itu, angka kemiskinan turun dari 6,25 persen (2024) menjadi 6,16 persen (2025). Namun, tingkat pengangguran masih stagnan di kisaran 4,23 persen.
“Ke depan, kita fokus memperluas lapangan kerja melalui penguatan UMKM dan kolaborasi dengan sektor swasta,” jelas Norsan.
Ia menegaskan, tantangan selanjutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi mampu membuka lebih banyak lapangan kerja.
“Masyarakat Kalbar harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton,” tegasnya.
Pemprov Kalbar juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus berinovasi, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penguatan tata kelola keuangan daerah. (elp)
