PONTIANAK, AKCAYA – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah XIV Kalimantan Barat menilai kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Organisasi tersebut meminta pemerintah mengevaluasi kembali skala prioritas pembangunan agar sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat perhatian yang lebih besar.
Pandangan tersebut disampaikan Koordinator Wilayah XIV Pengurus Pusat GMKI Kalimantan Barat, Steper Vijay, melalui tulisan opininya berjudul “Efisiensi atau Salah Menempatkan Prioritas? Ketika Rakyat Diminta Memahami, Tetapi Kebutuhan Dasarnya Terus Dikesampingkan.”
Menurut Steper, efisiensi anggaran pada dasarnya merupakan langkah yang tepat apabila bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan negara. Namun, kebijakan tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Efisiensi pada dasarnya bukanlah kebijakan yang salah. Justru setiap penyelenggara negara wajib memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan bebas dari pemborosan. Namun, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat kerap menerima jawaban yang sama ketika mempertanyakan berbagai persoalan pelayanan publik, mulai dari sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, kesejahteraan guru, fasilitas kesehatan, hingga jalan dan jembatan yang belum diperbaiki.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah tetap menjalankan berbagai program nasional dengan dukungan anggaran yang besar. Meski demikian, Steper menegaskan bahwa pandangannya bukan untuk menolak program-program tersebut, melainkan mengajak semua pihak mendiskusikan kembali apakah penetapan prioritas anggaran telah benar-benar berpihak pada kebutuhan yang paling mendesak.
“Kami tidak mempersoalkan adanya program-program strategis pemerintah. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana skala prioritas anggaran ditetapkan sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” katanya.
Steper menilai kondisi di Kalimantan Barat menunjukkan masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, di sejumlah daerah masih terdapat jalan dan jembatan yang rusak, fasilitas pendidikan yang belum memadai, serta akses pelayanan kesehatan yang belum merata akibat luasnya wilayah.
Selain itu, persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap musim kemarau juga dinilai belum terselesaikan secara menyeluruh.
“Setiap tahun masyarakat menghadapi ancaman kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian utama agar tidak terus berulang,” ujarnya.
GMKI Kalbar juga menyoroti kecenderungan persoalan pelayanan publik yang baru mendapat perhatian setelah menjadi viral di media sosial.
Menurut Steper, negara seharusnya mampu bekerja melalui sistem yang responsif sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Negara tidak boleh bekerja berdasarkan viralitas. Negara harus hadir sebelum rakyat menjadi korban,” tegasnya.
Dalam tulisannya, Steper juga mendorong pemerintah memperkuat transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan APBN maupun APBD.
Ia menilai keterbukaan informasi mengenai penetapan prioritas anggaran penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pelayanan publik, GMKI meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Steper menegaskan masyarakat tidak menolak pembangunan maupun berbagai program pemerintah. Namun, menurutnya, sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” pungkasnya.
