PONTIANAK, AKCAYA – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan pentingnya penguatan ketangguhan fiskal daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2026 di Hotel Novotel Pontianak, Sabtu (23/5/2026).
Mengusung tema “Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh”, forum tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah kota di Kalimantan untuk membahas tantangan fiskal sekaligus mencari solusi bersama.
Menurut Edi yang juga menjabat Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan, pemerintah daerah saat ini menghadapi persoalan serupa, mulai dari rendahnya kemandirian fiskal, keterbatasan ruang anggaran, kesenjangan kapasitas antardaerah, hingga dampak penyesuaian transfer pusat ke daerah.
“Tema ini merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” ujarnya.
Edi menilai ketahanan fiskal tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan mengelola anggaran daerah. Pemerintah kota, katanya, harus mampu membangun kemandirian pembiayaan melalui penguatan ekonomi lokal dan optimalisasi potensi daerah.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah. Salah satunya melalui digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi berbasis e-PONTI yang terintegrasi.
Menurut Edi, inovasi tersebut berhasil mendorong peningkatan transaksi perpajakan setiap tahun hingga 11,37 persen. Selain itu, Pemkot Pontianak juga mengembangkan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Digitalisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat pendapatan daerah. Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemkot Pontianak juga mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan melalui QROP Spasial berbasis sinkronisasi data lintas sektor dan pemetaan spasial. Sementara dari sisi pengelolaan aset, pemerintah kota telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dan menggandeng Kejaksaan Negeri untuk pengamanan aset daerah.
Edi menilai forum APEKSI menjadi wadah penting untuk saling belajar dan bertukar praktik terbaik antarkota dalam menghadapi persoalan pembangunan.
“Di forum inilah kita bisa saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi antarkota. Tantangan fiskal ini bukan hanya milik satu daerah, tetapi tantangan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI, Alwis Rustam, mengapresiasi Komwil V APEKSI Regional Kalimantan yang dinilai aktif dan produktif dalam menyampaikan berbagai isu strategis daerah.
Menurutnya, berbagai rekomendasi dan masukan dari Komwil V bahkan telah diteruskan ke sejumlah kementerian hingga pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional.
“Komwil ini paling produktif dalam memberikan input yang lebih detail kepada Sekretariat Dewan Pengurus APEKSI,” tuturnya.
Alwis menilai forum komisariat wilayah memiliki peran strategis karena mampu menghimpun persoalan daerah secara lebih rinci dan regional sehingga kebijakan nasional tidak bersifat generalisasi.
“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional. Kita tidak ingin kebijakan untuk daerah digeneralisasi begitu saja,” katanya.
Ia juga menyebut Raker Komwil V APEKSI menjadi ruang pembelajaran horizontal antardaerah, baik dalam sesi formal maupun diskusi informal antar kepala daerah dan perangkat daerah.
