Ada peristiwa menarik di Jakarta Convention Center, Kamis malam (23/7/2026) itu, saat angka 108 melayang di udara dan membekas di benak setiap kader berbaju putih.
Bukan sekadar jumlah. 108 undang-undang yang harus diperbaiki—itu adalah peta jalan menuju kedaulatan ekonomi yang selama ini tertahan oleh tumpukan regulasi usang.
Gus Muhaimin berdiri di hadapan Presiden Prabowo dan ribuan kader, menyampaikan seruan yang mengguncang ruang sidang: “Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan”.
Angka itu terlahir dari sebuah semangat yang lebih besar: Prabowonomics—tema yang dipersingkat dari “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”. Sebuah gagasan yang bukan sekadar wacana, melainkan jiwa dari perjuangan menuju kemandirian bangsa.
“Tema Harlah yang ke-28 PKB kali ini adalah ‘Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi’, dan tema ini dipersingkat dengan satu kata, ‘Prabowonomics’,” ujar Gus Muhaimin. Rasa syukur sekaligus komitmen—itu yang ingin disampaikan PKB di usianya yang ke-28.
Namun, Prabowonomics bukanlah sekadar label. Ia adalah manifestasi dari keyakinan mendalam bahwa ekonomi bangsa harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945.
Sebagaimana disampaikan Gus Muhaimin, “Kami sering dengar Prabowo menyampaikan sebelum tidur ingat Pasal 33 UUD 1945, bangun tidur ingat Pasal 33 UUD 1945”. Ini sejalan dengan harapan dan komitmen PKB: mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan secepat-cepatnya.
Di sinilah gagasan besar itu menemukan bentuknya yang paling konkret. Gus Muhaimin mengajak Presiden Prabowo dan seluruh partai politik di DPR untuk duduk bersama merevisi 108 undang-undang yang dinilai menghambat kedaulatan ekonomi.
Beberapa undang-undang strategis yang disebutkan, antara lain:
UU Kehutanan: 41/1999 Dinilai belum berpihak pada penguasaan sumber daya nasional.
UU Minerba: 2/2025 Perlu penyesuaian untuk pengelolaan SDA yang lebih berdaulat.
UU Keuangan Negara: 17/2003 Perlu reformasi politik anggaran agar tepat sasaran.
UU Agraria: 5/1960 Perlu pembaruan agar akses rakyat terhadap tanah lebih adil.
“Perubahan undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri yang kaya ini dinikmati oleh rakyatnya sendiri,” tegas Gus Muhaimin.
Tidak cukup di situ. PKB juga mendorong perubahan politik anggaran—bahwa APBN harus memiliki dampak nyata, bukan sekadar membesar secara nominal tanpa hasil yang jelas. “Politik anggaran tidak boleh berputar-putar 3.000 triliun tidak jelas hasilnya,” ujarnya.
Gagasan besar ini tidak boleh berhenti sebagai retorika. Menurut Mulyadi Tawik, SE., ME, lulusan Magister Ekonomi Universitas Tanjungpura yang juga Ketua DPW PKB Kalbar, seruan revisi 108 UU adalah langkah strategis yang harus segera diselesaikan guna mempercepat kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Pasal 33—yang menjadi ruh dari Prabowonomics—menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Inilah yang selama puluhan tahun, menurut para pengamat, cenderung dijauhi oleh praktik ekonomi yang lebih condong pada kapitalisme dan liberalisme.
Selanjutnya, Mulyadi Tawik menekankan bahwa ketergantungan pada pasar global selama 25 tahun terakhir telah membuat Indonesia lupa mengelola kekayaannya sendiri.
Maka, revisi 108 UU bukan sekadar agenda legislatif. Ia adalah proyek pembebasan ekonomi nasional dari belenggu regulasi yang tidak berpihak. Dan semangat itu—tegas Mulyadi Tawik—harus segera diwujudkan, karena setiap hari yang tertunda adalah hari di mana rakyat kehilangan haknya atas kemakmuran yang dijamin konstitusi.
Peringatan Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan bukan sekadar pesta ulang tahun partai. Ia adalah momen lahirnya kesadaran kolektif bahwa arah baru ekonomi Indonesia harus dimulai dari reformasi regulasi yang berani.
Ribuan kader berbaju putih bertuliskan Prabowonomics menjadi saksi dari komitmen itu. Presiden Prabowo, yang awalnya mengaku kelelahan dan enggan datang, akhirnya hadir dan merasakan energi berbeda dari sambutan kader PKB. “Begitu saya datang, saya merasakan energi yang lain,” ujarnya.
Energi itu adalah keyakinan bersama bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa kekayaan alam yang melimpah—dari hutan hingga mineral—harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri, bukan terus-menerus menjadi komoditas yang dikendalikan pasar global.
Angka 108 mungkin tampak besar. Tapi di balik angka itu, ada seribu satu mimpi tentang Indonesia yang berdaulat secara ekonomi. Tentang rakyat yang tidak lagi menjadi penonton di negerinya sendiri. Tentang konstitusi yang tidak sekadar dibaca, tetapi dihidupi.
“Prabowonomics. Ini bukan akal-akalan, bukan asal-asalan. Kita serius, kita pengin ada arah baru yang bener, kita pengin jadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Gus Muhaimin mengakhiri pidatonya.
Dan di atas panggung Harlah PKB, semangat itu lahir. Kini, tugas selanjutnya adalah mengejawantahkannya—satu per satu, dari 108 undang-undang yang harus diperbaiki, menuju kedaulatan ekonomi yang nyata. Karena amanat konstitusi bukanlah impian di siang bolong, melainkan janji yang harus ditepati.
Sharing Ide: Hery Arianto
Pemerhati Sosial dan Media
