Cakrawala Kalimantan Barat kembali kelabu. Bukan mendung pembawa kesegaran, melainkan selubung asap yang menusuk paru-paru dan menyiratkan duka.
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi bencana musiman yang setiap tahun mengancam kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi kita.
Data berbicara lantang: hingga Maret 2026, luas lahan terbakar di Kalbar mencapai 10.601,85 hektare, meningkat 20 kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 470,09 hektare. Ini adalah alarm kemanusiaan yang tak bisa diabaikan.
Status Siaga Darurat Bencana Asap telah diperpanjang hingga 15 November 2026, dengan 200 titik panas (hotspot) tersebar di 12 kabupaten, dan tiga daerah—Kubu Raya, Ketapang, dan Kayong Utara—menjadi episentrum bencana dengan jumlah hotspot terbanyak.
Kualitas udara di Ketapang dan Kayong Utara bahkan masuk kategori “Sangat Tidak Sehat”, diperparah fenomena inversi suhu yang menjebak partikel asap di permukaan tanah seperti tudung tak kasat mata.
Di Kota Pontianak, indeks kualitas udara sempat menyentuh angka 324 (kategori Berbahaya), memaksa pemerintah kota meliburkan sekolah dan menerapkan pembelajaran daring.
Bayangkan anak-anak kita harus belajar di rumah karena udara di luar begitu racun.
Di tengah kepungan asap, ada secercah harapan yang terbukti ilmiah dan efektif: Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Teknologi ini bukan sekadar rekayasa cuaca, melainkan intervensi strategis berbasis data yang mampu mempercepat proses hujan dari awan potensial, membasahi lahan gambut kering, dan menekan jumlah titik panas secara signifikan.
Keberhasilan OMC pernah dibuktikan: dari hampir 400 titik panas, dalam waktu singkat dapat ditekan mendekati nol.
Presiden Prabowo Subianto sendiri memuji efektivitas OMC sebagai instrumen garda depan mitigasi bencana ekologis nasional, dengan tingkat akurasi mencapai 80-95 persen.
Namun, ironinya, pelaksanaan OMC di Kalbar masih terkendala kewenangan penuh yang berada di tangan pemerintah pusat. Koordinator BMKG Kalbar, Sutikno, menyatakan bahwa meskipun jadwal OMC telah direncanakan pada Agustus-September 2026, eksekusi di lapangan masih menunggu arahan dari pusat.
Sementara itu, asap terus menebal, penderita ISPA bertambah, dan aktivitas warga lumpuh. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, pun mengakui bahwa bantuan modifikasi cuaca dari pusat sangat efektif dan sangat dibutuhkan.
Inilah saatnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah berani: meminta secara resmi dan mendesak bantuan pemerintah pusat untuk menggelar OMC secara masif dan berkelanjutan.
Bukan sekadar permohonan administratif, melainkan tuntutan kemanusiaan yang dilandasi data dan darurat keadaan. Dukungan pusat dalam bentuk pesawat penyemaian garam, tim teknis BMKG, serta koordinasi lintas sektor harus segera diwujudkan.
Kita tidak bisa terus-menerus menunggu. Setiap hari asap menggerogoti masa depan anak-anak kita. Setiap hari petani dan nelayan kehilangan penghasilan. Setiap hari rumah sakit kewalahan menampung pasien ISPA.
OMC bukan sekadar solusi teknis, ia adalah pernyataan bahwa negara hadir untuk melindungi warganya dari bencana yang sebenarnya bisa dicegah.
Pemprov Kalbar, bersuara lah! Minta bantuan pusat untuk OMC. Karena kesehatan dan masa depan Kalbar adalah tanggung jawab kita bersama.
Sudah saatnya langit Kalbar kembali biru, dan napas anak-anak kita kembali lega.
Sharing Ide: Hery Arianto
Pemerhati Sosial & Media
