PONTIANAK, AKCAYA – Gubernur Kalbar, Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, menemui massa demonstran di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/4/2026), untuk menjelaskan sejumlah isu, mulai dari konflik sosial di Air Upas hingga pembangunan infrastruktur dan IPM.
Norsan menegaskan konflik di Air Upas dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan provokasi.
“Ini adalah masalah ketertiban di masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha. Kita harus hati-hati menanganinya karena melibatkan masyarakat kita sendiri. Jangan sampai mudah diadu domba,” ujarnya.
Kasus tersebut kini ditangani Polda Kalbar, dengan dua tersangka ditahan dan satu buron.
Terkait infrastruktur, persentase jalan mantap meningkat dari 61% (2024) menjadi 65% (April 2026), dengan target 80% pada 2029. Pemerintah mengakui keterbatasan dana, namun tetap berkomitmen melakukan perbaikan melalui kolaborasi daerah.
Di sektor pembangunan manusia, IPM Kalbar naik dari 71,19 (2024) menjadi 72,09 (2026). Untuk menekan angka putus sekolah 25%, Pemprov akan melibatkan sektor swasta melalui pendidikan vokasi serta program Paket A, B, dan C.
Norsan juga mengajak mahasiswa dan semua pihak mengedepankan komunikasi serta bersama mengawal pembangunan daerah.
“Kita kan cari jalan keluar bersama-sama. Terima kasih kalian sudah membantu kami. Mari kita kawal bersama pembangunan di Kalbar,” tutupnya. (elp)
