Dalam hiruk-pikuk perdebatan ekonomi akhir-akhir ini, ada sebuah godaan yang terlalu manusiawi: mencari satu sosok yang bisa disalahkan.
Ketika rupiah jatuh, naluri kolektif kita kerap melompat pada kesimpulan paling sederhana—menuding satu institusi, satu nama, satu kebijakan.
Namun, sebagaimana badai tidak pernah disebabkan oleh sekeping dedaunan yang lepas dari dahannya, pelemahan rupiah adalah simfoni kompleks dari dinamika global dan riak-riak domestik yang berlapis-lapis.
Pada awal Mei 2026, rupiah melemah ke titik terendah sepanjang sejarah di Rp 17.425 per dolar AS. Tak butuh waktu lama, tekanan berlanjut hingga rupiah menyentuh level Rp 17.600-an pada pertengahan bulan yang sama. Dalam hitungan hari, rekor terlemah itu kembali dipecahkan.
Jika mengalkulasi data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI sejak 2 Januari hingga 18 Mei 2026, pelemahan nilai tukar rupiah mencapai 5,8 persen secara tahun kalender berjalan year to date.
Ini bukan sekadar angka di layar perdagangan. Ini adalah getaran yang merambat hingga ke dapur ibu rumah tangga, ke pabrik tahu yang bergantung pada kedelai impor, ke apotek yang bahan baku obatnya masih didatangkan dari luar negeri.
Namun penting untuk diinsafi: rupiah bukanlah mata uang yang sendirian terpuruk. Ini adalah fenomena global yang melibatkan dolar AS yang perkasa, geopolitik yang membara, dan perang suku bunga antar bank sentral.
Nilai tukar mata uang tidak pernah bergerak dalam ruang hampa. Ada dua lapisan raksasa yang bekerja bersamaan dalam memengaruhi rupiah.
Lapisan pertama: badai dari luar negeri. Ketika Bank Sentral AS (The Fed) mempertahankan suku bunga tinggi dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah memanas, investor global menarik modal dari negara berkembang menuju aset safe haven di Amerika.
Arus modal asing keluar dari pasar domestik menjadi keniscayaan. Likuiditas valas menyusut, permintaan terhadap dolar melonjak, rupiah pun tersungkur.
Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga, Prof. Dr. Rahma Gafmi, bahkan menyebutkan bahwa faktor global memiliki bobot pengaruh sekitar 70 hingga 80 persen terhadap tekanan rupiah saat ini.
Faktor domestik, menurutnya, lebih berperan sebagai amplifier—pengeras suara di tengah badai.
Lapisan kedua: kebocoran struktural dari dalam negeri. Indonesia masih sangat menggantungkan impor untuk energi, bahan baku industri, dan sebagian pangan.
Ini menciptakan permintaan dolar yang terus-menerus tinggi. Neraca perdagangan memang mencatat surplus, namun neraca transaksi berjalan masih defisit.
Pada kuartal III-2025, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membukukan defisit US$ 6,4 miliar—defisit tiga kuartal berturut-turut yang menggambarkan minimnya pasokan valas.
Kedua lapisan ini bertemu dalam satu muara: rupiah yang tertekan. Kesimpulannya tegas—nilai tukar bukan tanggung jawab satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil.
Ada kekeliruan fundamental yang kerap muncul dalam kritik terhadap Bank Indonesia. Banyak yang melupakan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang BI.
Dalam undang-undang tersebut, di Pasal 7 ayat (1), termaktub dengan jelas bahwa mandat tunggal BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah.
Bukan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bukan menciptakan lapangan kerja. Bukan membiayai pembangunan. Stabilitas nilai tukar.
Dengan mandat ini, sikap BI yang saat ini condong ke pro-stability (memprioritaskan stabilitas) bukan hanya dibenarkan—tetapi diwajibkan.
Gubernur BI Perry Warjiyo sendiri telah menyatakan pergeseran kebijakan ini secara terbuka: “Kalau di 2025 monetary policy pada waktu prosperity and growth. Tapi dengan global seperti ini, monetary policy-nya tidak bisa lagi pro growth. Harus kembali kepada stability”.
Sepanjang 2025, BI memang memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan sebanyak lima kali, total 150 basis poin menjadi 4,75%.
Saat itu belum terjadi outflow besar-besaran. Namun kini, dengan suku bunga AS yang tetap tinggi dan ketidakpastian global meningkat, BI tidak punya pilihan selain menjaga daya tarim instrumen keuangan domestik.
BI bahkan telah menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hampir 100 basis poin untuk menarik aliran modal asing—dan mulai menunjukkan hasil, dengan inflow sekitar Rp 75 triliun pada April-Mei 2026.
Intervensi di pasar valas pun dilakukan secara all out, meskipun harus mengorbankan cadangan devisa yang turun sekitar US$ 10 miliar dari posisi akhir 2025.
Yang paling mengkhawatirkan dari wacana meminta Gubernur BI mundur bukanlah ketidaksetujuannya terhadap kebijakan, melainkan kerangka berpikir yang keliru.
Tudingan semacam itu mengabaikan fakta bahwa pelemahan rupiah tidak akan otomatis berhenti hanya dengan mengganti pucuk pimpinan bank sentral.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 18 Mei 2026, tidak ada tuntutan pengunduran diri. Sebaliknya, yang terjadi adalah kesepakatan untuk mengoptimalkan penguatan rupiah dengan sepuluh poin konkret.
DPR memberikan apresiasi atas kinerja BI, BI berkomitmen memperkuat transparansi, dan bersama-sama menyepakati kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk mendukung stabilitas rupiah.
Inilah politik ekonomi yang dewasa: mengkritik kebijakan, bukan mengkambinghitamkan orang. Memperbaiki sistem, bukan sekadar mengganti aktor.
Sebaliknya, memaksa Gubernur BI lengser justru akan menghancurkan kepercayaan pasar yang tersisa. Pasar membaca sinyal dengan sangat teliti.
Ketidakstabilan di pucuk pimpinan bank sentral hanya akan mempercepat arus modal keluar dan memperparah pelemahan rupiah.
Pelemahan rupiah yang berkelanjutan, kata ekonom, dapat memicu inflasi karena harga barang impor—dari bahan baku industri hingga pangan dan energi—akan ikut melonjak.
Saat inflasi menembus batas atas target 3,5 persen, BI akan kehilangan ruang untuk melonggarkan kebijakan. Lingkaran setan ini harus diputus, dan tidak bisa diputus oleh BI sendirian.
Ada tiga langkah konkret yang lebih solutif daripada sekadar menuntut pergantian pimpinan:
Pertama, memperkuat ketahanan energi domestik. Selama Indonesia masih mengimpor energi dalam jumlah besar, kebutuhan dolar akan selalu tinggi. Investasi serius pada energi terbarukan dan efisiensi energi dapat mengurangi tekanan struktural pada rupiah.
Kedua, mendorong hilirisasi lebih dalam. Ekspor komoditas mentah membuat aliran devisa bergantung pada harga global yang tak bisa dikendalikan. Dengan hilirisasi, nilai tambah tetap di dalam negeri dan aliran devisa menjadi lebih stabil.
Ketiga, menjaga kredibilitas fiskal. Investor membaca APBN dengan sangat teliti. Defisit fiskal yang melebar, belanja yang tidak produktif, dan pengelolaan utang yang tidak prudent akan membentuk persepsi risiko negatif. Ketika persepsi itu buruk, tekanan pada rupiah berlipat ganda.
Pemikiran Fiscal Theory of the Price Level (FTPL) mengingatkan bahwa penentuan tingkat harga bergantung pada evolusi variabel-variabel fiskal saat ini dan di masa mendatang.
Belanja pemerintah hari ini harus diimbangi oleh penerimaan pajak yang lebih tinggi di masa depan. Jika tidak, yang terdampak adalah nilai tukar.
Dalam setiap krisis, selalu ada godaan untuk mencari kambing hitam. Psikologi massa menyukai narasi sederhana: satu orang jahat, satu keputusan bodoh, satu institusi yang gagal.
Namun ekonomi tidak sesederhana itu. Rupiah tidak jatuh karena satu orang gagal membaca pasar. Rupiah jatuh karena akumulasi tekanan eksternal yang dominan, ditambah kerapuhan struktural domestik yang masih terus menerus.
Sejarah mencatat bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari krisis moneter bukanlah yang paling cepat menyalahkan, melainkan yang paling cepat bersinergi.Moneter, fiskal, dan sektor riil harus bergerak dalam irama yang sama.
Maka, daripada sibuk meminta mundur Gubernur BI, lebih baik kita tuntut penguatan fondasi ekonomi secara menyeluruh.
Daripada mencari kambing hitam, lebih baik kita pahami bahwa sengkarut rupiah adalah masalah kita bersama—dan hanya bisa diselesaikan secara bersama pula.
Sebab pada akhirnya, ekonomi bukanlah panggung sandiwara dengan satu aktor yang bisa diganti saat babak kedua.
Ekonomi adalah jaring laba-laba yang tak terputus, di mana setiap benang yang bergetar akan menggetarkan seluruh strukturnya.
Menuding satu orang adalah pelarian yang nyaman, tetapi solusi sejati hanya lahir dari kerja kolektif yang jujur, berani, dan berkelanjutan.
Sharing Ide: Hery Arianto
(Pemerhati Sosial & Media)
