Di sudut-sudut negeri, para kepala daerah tengah merenung. Angka defisit yang dipukul rata menjadi 2,50 persen dari perkiraan pendapatan daerah—sebuah ketetapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025—telah mengubah peta jalan pembangunan yang telah disusun.
Sebelumnya, batas defisit APBD masih diberikan kelonggaran hingga 3,75 persen bagi daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi. Kini, ruang fiskal menyempit bagaikan jalan setapak di tengah rimba belantara kebutuhan.
Belum lagi, pagu Transfer ke Daerah (TKD) menyusut drastis dari Rp864 triliun menjadi hanya Rp693 triliun. Dua ruang fiskal sekaligus hilang: di sisi pendapatan dan pembiayaan.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan bahwa ketika transfer berkurang, belanja modal dan program layanan publik yang langsung mendorong aktivitas ekonomi lokal menjadi korban pertama pemangkasan.
Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan ketergantungan tinggi pada transfer pusat pun terpaksa menahan napas, menunda proyek infrastruktur dasar, memperlambat perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan—hingga pada akhirnya produktivitas dan daya saing tergerus.
Di tengah kelangkaan ini, hadir sebuah tawaran yang menggugah: Patriot Bonds. Instrumen utang yang diterbitkan oleh Danantara, sang sovereign wealth fund kebanggaan bangsa, telah berhasil menghimpun Rp68,4 triliun dari tiga kali penjualan secara privat sepanjang Oktober 2024 hingga Maret 2025.
Angka yang fantastis. Namun, apakah ia bisa menjadi jawaban bagi keterbatasan fiskal daerah?
Membaca Ulang Filosofi Patriot Bonds
Patriot Bonds lahir bukan dari logika pasar semata. Ia digerakkan oleh semangat gotong royong—sebuah panggilan bagi konglomerat tanah air untuk turut serta membangun negeri.
Kupon yang ditawarkan berada jauh di bawah rata-rata obligasi pemerintah, menjadikannya bukan instrumen investasi biasa, melainkan bentuk kontribusi kebangsaan.
Pemerintah menjanjikan dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis, salah satunya pembangkit listrik tenaga sampah (waste-to-energy) senilai Rp50 triliun.
Di sinilah relevansi Patriot Bonds terhadap pembangunan daerah mulai tampak—ia dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang selama ini sulit dijangkau APBD.
Namun, kabar baik ini diiringi kontroversi. Undang-Undang P2SK yang diamandemen pada 4 Juni 2026 memberikan perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bonds dari tuntutan pidana, perdata, dan perkara perpajakan.
Fakta transaksi di pasar perdana tidak dapat dijadikan dasar penagihan pajak atau alat bukti di pengadilan. Para pengamat seperti Nailul Huda dari CELIOS dan Rahma Gafmi dari Universitas Airlangga pun angkat bicara, mengkhawatirkan instrumen ini dapat menjadi celah pencucian uang dan kejahatan korupsi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dengan lugas: “Itu lebih baik daripada uang itu berada di luar. Kita harus membiarkan uang masuk ke sistem meski ada sedikit kerugian. Uang itu bisa mengalir ke sistem ekonomi kita, bisa kita gunakan untuk pembangunan.”
Menjembatani Kesenjangan: Antara Patriot Bonds dan Daerah
Lantas, bagaimana Patriot Bonds dapat menjawab tantangan keterbatasan fiskal daerah?
Pertama, Patriot Bonds berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif di luar APBD. Kebutuhan investasi infrastruktur nasional dalam RPJMN 2025–2029 mencapai lebih dari Rp10.303 triliun—sebuah angka yang tak mungkin ditanggung APBN dan APBD sendiri.
Pemerintah pun telah meneken Berita Acara Kerja Sama Koordinasi Percepatan Penyediaan Pembiayaan Utang Daerah, memperkuat sinergi pusat dan daerah melalui pinjaman daerah dengan bunga relatif rendah (sekitar 6 persen) lewat PT SMI.
Patriot Bonds, dengan skala penghimpunan yang besar, dapat menjadi sumber dana bagi PT SMI untuk mendanai proyek-proyek daerah yang produktif.
Kedua, Patriot Bonds menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Dengan batas defisit yang kian ketat, daerah tidak bisa lagi mengandalkan utang daerah secara konvensional.
Batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah 2026 hanya 0,11 persen dari PDB, turun dari 0,24 persen pada tahun sebelumnya.
Patriot Bonds, yang diterbitkan di tingkat nasional, tidak membebani kuota utang daerah. Dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk proyek-proyek strategis di berbagai wilayah.
Ketiga, Patriot Bonds membawa semangat pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif adalah kunci memastikan setiap warga negara menjalani hidup bermartabat.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dengan pijakan pemberdayaan masyarakat, kapasitas sumber daya manusia yang terus dibangun, dan industrialisasi yang berpihak pada lingkungan.
Patriot Bonds, jika dikelola dengan transparansi, dapat menjadi instrumen pembiayaan yang mendorong inklusivitas—membangun rumah sakit daerah, jalan dan jembatan, hingga kawasan pariwisata yang menyerap tenaga kerja lokal.
Merajut Masa Depan: Literasi dan Tata Kelola
Relevansi Patriot Bonds bagi pembangunan inklusif di daerah pada akhirnya bergantung pada dua hal: literasi dan tata kelola.
Pemerintah daerah perlu memahami mekanisme dan peluang yang ditawarkan, sebagaimana disosialisasikan melalui KPBU dan skema pembiayaan kreatif lainnya.
Daerah yang mampu menyusun proposal dengan lengkap dan benar akan lebih mudah mengakses pembiayaan alternatif.
Namun, yang tak kalah penting adalah tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tanpa itu, Patriot Bonds hanya akan menjadi sebuah janji kosong di tengah himpitan fiskal. Perlu aturan pelaksana yang detail sebagai “rem hukum” agar insentif ekstrem ini tidak lepas kendali, seperti diingatkan Rahma Gafmi.
Di tengah sempitnya ruang fiskal dan besarnya cita-cita pembangunan, Patriot Bonds hadir sebagai opsi. Bukan jawaban tunggal, tapi bagian dari solusi. Pada kita semua untuk memastikan bahwa uang yang masuk ke sistem benar-benar mengalir ke pembangunan yang dirasakan seluruh masyarakat—pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan bermartabat.
Sharing Ide: Hery Arianto
Pemerhati Sosial & Media
