Di tengah hiruk-pikuk kebijakan fiskal dan gejolak global, ada satu detak jantung ekonomi Indonesia yang tak pernah berhenti berdenyut: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Namun, denyut itu kini terasa tersendat. Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi nadi utamanya pada tahun 2025 hanya terealisasi sekitar Rp270 triliun, meleset dari target Rp280 triliun akibat kebuntuan saluran di lapangan.
Melihat kondisi ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), mengambil langkah strategis dengan mengusulkan skema penyelamatan yang sangat spesifik kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum memahami urgensi usulan ini, kita harus merenungi besarnya panggung yang ditempati oleh para pelaku UMKM. Data terkini mengungkapkan fakta yang membanggakan sekaligus mencemaskan:
Kuantitas Raksasa: Terdapat sekitar 65 juta unit UMKM di Indonesia, menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Kontribusi Dominan: Sektor ini menyumbang 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan angka fantastis Rp9.580 triliun.
Penyerap Tenaga Kerja: Mereka adalah benteng terakhir lapangan kerja, menyerap 117 juta jiwa atau 97 persen dari total angkatan kerja nasional.
Namun, ironi besar muncul ketika kita melihat potensi ekspor. Dari 65 juta pelaku usaha, hanya 16 persen yang mampu menembus pasar global. Artinya, 84 persen lainnya masih berputar di tempat, stagnan dalam ekosistem yang sama.
Sementara itu, pemerintah menargetkan nilai ekspor ekonomi kreatif mencapai $26,4 miliar di 2025 dan naik menjadi $28 miliar di 2026. Tanpa suntikan modal dan ruang gerak yang baru, target ini hanya akan menjadi fatamorgana.
Gus Muhaimin: Menjembatani Realita dengan Aksi Nyata
Usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Mei 2026, Gus Muhaimin menyampaikan sesuatu yang jarang didengar di era efisiensi anggaran: usulan tambahan anggaran. Dalam pernyataannya yang penuh optimisme, ia mengungkapkan bahwa walau angka yang diajukan tidak kurang dari Rp1 triliun, dampak penggandaannya akan sangat besar.
“Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaallah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” ujar Muhaimin.
Mengapa angka Rp1 triliun ini begitu krusial? Karena tambahan ini bukan sekadar “dana talangan”, melainkan katalisator. Ini adalah dana yang dirancang untuk menjawab keluhan klasik di daerah: “Kuota KUR habis” yang menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman seringkali tidak sesuai fakta, karena masih ada ruang Rp17-18 triliun yang tersendat di birokrasi.
Presiden Prabowo memiliki ambisi besar mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Visi ini tidak mungkin tercapai hanya dengan mengandalkan segelintir korporasi. Seperti yang disampaikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), ada tiga mesin utama yang harus digerakkan simultan: korporasi besar, investasi asing, dan UMKM yang naik kelas.
Penambahan anggaran yang diusulkan Gus Muhaimin menciptakan sinergi strategis dengan tiga program besar pemerintahan saat ini:
1. Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini menciptakan permintaan luar biasa terhadap rantai pasok pangan. UMKM lokal (katering, pertanian, distribusi) adalah aktor utamanya. Tanpa modal, mereka tak bisa memenuhi kontrak besar ini.
2. Pemanfaatan Aset Idle: Usulan Gus Muhaimin menekankan pemanfaatan lahan dan bangunan BUMN yang menganggur untuk display produk, festival, dan pemasaran. Ini adalah revolusi ruang bagi UKKM yang selama ini berjuang di tempat sempit.
3. Koperasi Merah Putih: Memperkuat kelembagaan kolektif agar akses permodalan lebih merata hingga ke desa.
Yang membuat usulan ini estetis dalam tataran kebijakan adalah kesederhanaannya yang tepat sasaran. Presiden Prabowo meresponnya dengan cepat, menyetujui tambahan Rp1 triliun sebagai langkah awal. Ini bukan sekadar angka, melainkan pernyataan politik ekonomi bahwa “ekonomi kerakyatan” tidak hanya jadi slogan.
Dengan alokasi yang tepat, dana di bawah Rp1 triliun ini dapat digunakan untuk:
· Subsidi bunga KUR agar bunga riil di lapangan lebih rendah dari 6 persen.
· Pelatihan kurasi seperti yang digalakkan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk produk wastra dan kuliner agar layak ekspor.
· Transformasi digital agar 65 juta UMKM bisa menjadi bagian dari rantai nilai global.
Usulan Gus Muhaimin adalah pengingat bahwa di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur fisik (seperti IKN) dan proyak strategis nasional, infrastruktur lunak berupa mental dan modal wirausaha kecil tidak boleh terlupakan. Dukungan Presiden Prabowo terhadap tambahan anggaran ini bukan hanya tentang menyelamatkan bisnis, tetapi tentang menjaga nyawa ekonomi 117 juta pekerja Indonesia.
Dengan adanya sinergi antara usulan Kemenko PM dan restu presiden, detak jantung ekonomi nasional kembali berdegup kencang. UMKM tidak lagi hanya menjadi “tuan rumah di negeri sendiri”, tetapi sedang bersiap menjadi pemain global.
Selama anggaran itu cair dan mengalir hingga ke kaki para perajin di pelosok, target ambisius 8 persen bukanlah mimpi. Ia adalah keniscayaan yang sedang kita tulis sejarahnya saat ini.
Sharing Idea: Hery Arianto
(Pemerhati Sosial & Media
