Di tengah denyut nadi Pulau Kalimantan yang berdegup kencang oleh mesin pertumbuhan ekonomi, sebuah wilayah di pesisir barat berdiri di persimpangan sejarah. Kalimantan Barat—provinsi terluas kedua di Indonesia dengan bentangan perbatasan darat 966 kilometer bersama Malaysia—kini menghadapi momen determinatif: menikmati ledakan ekonomi sebagai penonton, atau melompat bersama waktu untuk mengejar ketertinggalan yang paling mendasar, yakni kualitas manusianya sendiri.
Tahun 2024 menjadi saksi bisu sebuah kebangkitan. Badan Pusat Statistik mencatat IPM Kalbar mencapai 71,19—lompatan 0,72 poin atau 1,02 persen dari tahun sebelumnya (70,47), sekaligus menjadi pertumbuhan IPM tertinggi di antara lima provinsi se-Pulau Kalimantan. Capaian ini membawa Kalbar keluar dari zona “sedang” menuju kategori “tinggi”, dengan angka terbaru bahkan menyentuh 72,09 pada 2025.
Namun, angka tak pernah berbohong. Di balik kabar gembira itu, fakta lain hadir seperti bayang: IPM Kalbar masih menjadi yang terendah di regional Kalimantan, bahkan tertinggal dari Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda. Secara nasional, posisi Kalbar masih tercecer di peringkat ke-30, sementara target ambisius Gubernur Ria Norsan adalah menembus 15 besar pada 2030.
Ledakan ekonomi pun tak terbantahkan. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat 5,59 persen (year-on-year), lalu di sambut di kuartal I tahun 2026 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,14 persen yang menyandang predikat tertinggi se Kalimantan. Sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dengan kontribusi 20,91 persen, diikuti industri pengolahan 15,66 persen.
Namun, inilah ironi yang membentang: ekonomi tumbuh, tetapi kualitas hidup manusia belum sepenuhnya sejajar.
Di Mana Letak Ketertinggalan?
Tiga pilar pembentuk IPM—umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak—masih menyisakan pekerjaan rumah yang tak ringan. Pendidikan menjadi sektor paling mengkhawatirkan: sekitar 25 persen masyarakat Kalbar belum menamatkan pendidikan SMA. Bagai sebuah siklus yang tak terputus, rendahnya rata-rata lama sekolah ini menjadi beban berat bagi masa depan generasi.
Di sisi lain, infrastruktur dasar masih merintih. Baru 64,01 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap, sementara akses sanitasi layak hanya mencapai 50,42 persen. Bahkan, belum ada satu pun daerah di Kalbar yang terbebas dari praktik buang air besar sembarangan. 54 desa masih menjadi wilayah blank spot, tak terjangkau jaringan internet—sebuah kesenjangan digital yang berbahaya di abad informasi ini.
“Kita harus segera mengatasi ketimpangan akses digital ini agar desa-desa tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi.” — Gubernur Kalbar Ria Norsan.
Keterbatasan akses listrik juga menjadi paradoks tersendiri. Meski rasio elektrifikasi mencapai 99,85 persen pada akhir 2024, pasokan listrik untuk sektor industri masih sangat bergantung pada Malaysia, tepatnya dari Sarawak. Sebuah ketergantungan yang membuat Kalbar seperti “raksasa yang berlutut” di negerinya sendiri.
Menyusun Peta Jalan Lompatan
Gubernur Ria Norsan, pemimpin yang jujur mengakui ketertinggalan daerahnya, telah menetapkan target mulia: pada akhir masa jabatan 2030, IPM Kalbar tak lagi menjadi yang terendah di Kalimantan, minimal menempati posisi kedua setelah Kalimantan Timur. Untuk itu, strategi “keroyokan” diluncurkan—melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga pemberdayaan PKK di tingkat pedesaan.
Di sektor pendidikan, eksperimen menarik mulai diujicobakan: perluasan program Paket A, B, dan C sebagai jalur nonformal mengejar ketertinggalan. SMK Ketapang dan Mempawah menjadi pilot project dengan menggandeng perusahaan-perusahaan strategis untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi dan kesetaraan. Hasil awal menunjukkan dampak positif—IPM yang sebelumnya di angka 70 kini terdongkrak ke 72,9.
“Problemnya jelas. Sebanyak 25 persen masyarakat Kalimantan Barat tidak tamat SMA,” tegas Norsan. “Dengan Paket C ini, kita upayakan semaksimal mungkin.”
Sementara itu, di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada penurunan angka stunting melalui program imunisasi dan peningkatan gizi masyarakat. Kualitas hidup layak terus dikejar lewat penguatan UMKM, pertanian, dan perikanan yang menyerap 46,03 persen penduduk usia produktif.
Tahun 2026 menjadi tahun penentu dengan tema pembangunan “Pemerataan Infrastruktur Dasar, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Masyarakat”.
Pemerintah membidik penyelesaian enam ruas jalan strategis, termasuk jalur Sukadana–Teluk Batang yang ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026 untuk mendukung perhelatan MTQ.
Ekonomi Hijau dan Masa Depan Berkelanjutan
Satu catatan penting dalam narasi pembangunan Kalbar adalah komitmen terhadap ekonomi berkelanjutan. Sektor ekstraktif yang selama ini mendominasi—pertambangan dan galian menyumbang 5,11 persen ekonomi daerah—tidak boleh menjadi satu-satunya tumpuan. Sebaliknya, pengembangan produk unggulan hijau seperti Kopi Liberika di Sambas dan Kayong Utara, Kakao di Sintang, Sawit diberbagai tempat dan kratom di Kapuas Hulu menjadi fokus baru.
Tak ketinggalan, kawasan wisata terpadu di Pantura dan kawasan konservasi mulai digarap. “Creative hub” sebagai pusat industri kreatif generasi muda juga diluncurkan, mengiringi pelatihan dan sertifikasi kepemudaan yang masif.
Semua ini dilakukan dengan kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh melampaui keberlanjutan lingkungan.
Seperti ditegaskan Norsan: “Kita harus mengurangi ketergantungan pada sektor ini (ekstraktif) agar tidak memperparah kerusakan lingkungan dan mencegah potensi bencana yang bisa mengganggu ekonomi masyarakat.”
Kesimpulan: Melompat, Bukan Sekadar Berlari
Nilai IPM 72,09 mungkin tak sebanding dengan kekayaan alam Kalbar yang melimpah. Namun, di balik angka itu, terhampar mimpi tentang manusia-manusia unggul yang lahir dari rahim pendidikan berkualitas, layanan kesehatan merata, dan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Kalbar kini di ambang jendela sejarah. Ketika provinsi tetangga melesat dengan sumber daya migas dan tambang, Kalbar memilih jalan berbeda: membangun dari fondasi paling dasar, yaitu manusianya sendiri. Bukan sekadar mengejar angka dan peringkat, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar berdampak pada kualitas hidup setiap warganya.
Pada 2026, harapan itu mulai dirajut. Di jalan-jalan yang tengah dibangun, di ruang-ruang kelas Paket C yang mulai dipadati warga belajar, dan di rumah-rumah yang kini dialiri listrik. Lompatan, bukan lagi sekadar angan. Ia sedang terjadi, perlahan namun pasti, di tanah Kalimantan Barat.
Sharing Idea: Hery Arianto
(Pemerhati Sosial & Media)
