Langit Pontianak kerap kemerahan di senja, menyapa Khatulistiwa dengan bisik lembut tentang potensi yang tak pernah usai. Namun di balik cakrawala yang indah itu, Kalimantan Barat (Kalbar) selama ini lebih banyak diposisikan sebagai penonton dalam pesta pembangunan nasional.
Kini, dengan lahirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, narasi itu harus dirobek. Kalbar bukan sekadar “penyangga” yang rela dadanya sesak demi napas pusat. Ini saatnya menuntut hak, bukan menunggu giliran.
Antara Harapan dan Data yang Bicara
Selama dekade terakhir, kontribusi Kalbar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional memang tak sebesar Kaltim, namun perannya sebagai lumbung pangan, energi terbarukan, dan gerbang ekonomi di sisi barat Kalimantan sangat strategis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat:
· Nilai ekspor Kalbar mencapai Rp 57,2 triliun, didominasi oleh bauksit, karet, dan minyak kelapa sawit.
· Pelabuhan Internasional Pontianak (yang ada saat ini) hanya mampu menampung kapal maksimal 30.000 DWT untuk curah kering, sementara kapal pengangkut bauksit, pasir kuarsa dan CPO modern membutuhkan dermaga dengan kapasitas hingga 80.000 DWT.
· Panjang jalan lintas barat maupun timur Kalimantan (dari Sambas ke IKN) masih menyisakan banyak PR kondisi kemantapan jalan masih jauh dari kata tuntas dan matap.
Artinya, ironi terjadi: komoditas Kalbar sering harus transit ke Pelabuhan Kijing (Kalbar) yang belum optimal, lalu dilanjutkan ke Balikpapan, bahkan ke Surabaya, sebelum diekspor.
Biaya logistik membengkak hingga 25% lebih mahal dibandingkan dari Kaltim.
Pelabuhan Internasional Bukan Sekadar Mimpi
Tahun 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah. Sebuah langkah maju, tapi belum final.
Kapasitas lapangan penumpukan (container yard) masih terbatas, kedalaman kolam pelabuhan (-15 meter LWS) sesungguhnya memadai, tetapi frekuensi kapai internasional langsung masih minim.
Mengapa? Karena ketiadaan feeder system yang terintegrasi dan insentif pajak bagi kapal asing yang sandanng langsung.
Kalbar perlu pelabuhan internasional kelas dunia yang tak hanya singgah, tetapi menjadi hub logistik barat Kalimantan.
Data Pelindo II (2024) menyebutkan bahwa realisasi ekspor langsung dari Kalbar baru mencapai 38% dari potensi sesungguhnya.
Sisanya bocor ke pelabuhan tetangga. Jika IKN menyerap 500.000 ton material bangunan per tahun, Kalbar—dengan tambang bauksit di berbagai tempat dan pasir kuarsa, kaulin dll—bisa memasok hingga 40% kebutuhan itu. Syaratnya: dermaga yang siap sambut kapal-kapal besar.
Poros Cepat Kalbar-IKN: Menghubungkan Nadi Peradaban
Jarak Pontianak ke IKN sekitar 850 km melalui jalur darat. Saat ini, waktu tempuh mencapai 22–24 jam. Bandingkan dengan Samarinda ke IKN yang hanya 1,5 jam. Kesenjangan ini bukan soal alam, tapi prioritas.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam dokumen Rencana Induk IKN (2022) hanya menyebut Kalbar sebagai “pendukung ketahanan pangan”, tanpa satu pasal pun tentang konektivitas cepat.
Padahal, dengan jalan poros cepat (minimal kelas I dengan lajur khusus logistik), waktu tempuh bisa dipangkas menjadi 10–12 jam.
Dampaknya: harga bahan pokok di perbatasan Kalbar-Kaltim bisa turun 15–20%, dan petani Sintang serta Kapuas Hulu tak lagi menangis melihat hasil buminya membusuk di jalan.
Menuntut Hak, Bukan Menunggu Giliran
Frasa “menunggu giliran” sudah terlalu lama meracuni birokrasi. Kalbar adalah salah satu provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Kalimantan (71,2 pada 2023, di bawah Kaltim 77,5 dan Kalteng 73,1).
Tingkat kemiskinan ekstrem masih 4,8% di kabupaten perbatasan. Sementara IKN dibangun dengan anggaran triliunan rupiah, Kalbar hanya menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur rata-rata Rp 1,2 triliun per tahun—tak sebanding dengan kebutuhan membuka isolasi.
Ini bukan sekadar tuntutan fisik. Ini tentang keadilan spasial. Tentang mengembalikan martabat bahwa setiap daerah yang berbatasan langsung dengan pusat peradaban baru berhak atas jalur cepat, bukan jalan berdebu.
Tentang pelabuhan yang bukan hanya simbol, tetapi nadi yang memompa hidup bagi nelayan dan eksportir lokal.
Seruan dari Khatulistiwa
Kita tak perlu lagi merayu dengan puisi pembangunan. Data sudah bersuara: Kalbar bisa menjadi pemasok energi hijau (potensi PLTA di Kapuas Hulu mencapai 100 -133 MW), lumbung pangan cadangan nasional, dan gerbang ekonomi barat Nusantara.
Tapi semua itu mustahil tanpa pelabuhan internasional yang berfungsi penuh dan poros cepat yang membelah rimba menjadi jalan peradaban.
Pemerintah pusat tak boleh lagi hanya mengirim janji lewat rapat koordinasi. Saatnya realisasi. Kalbar tidak menggenggam tangan meminta sumbangan.
Kalbar membuka peta, menunjuk garis, dan berkata: “Ini hak kami. Bangunlah, karena ketika IKN tumbuh, denyut kami juga yang berdetak.”
Bukan lagi saatnya jadi penyangga yang pasrah. Inilah waktu Kalbar berdiri di panggung sejarah, menuntut yang bukan sekadar janji, tetapi hak.
Sharing Ide : Hery Arianto
(Pemerhati Sosial & Media)
