Di ujung barat Pulau Kalimantan, sebuah provinsi menyimpan paradoks yang mengusik nalar. Di satu sisi, warganya dikenal sebagai aktor politik paling aktif se-Pulau Borneo, dengan antusiasme mencoblos yang sulit ditandingi.
Di sisi lain, angka-angka pembangunan manusianya justru terperosok di dasar klasemen, berpelukan erat dengan masalah gizi buruk dan ketertinggalan pendidikan.
Inilah Kalimantan Barat: demokratis tapi tertinggal, sebuah ironi manis yang menjadi laboratorium sosial paling menarik di Indonesia saat ini.
Jika pembangunan manusia adalah sebuah tangga menuju kesejahteraan, maka Kalimantan Barat saat ini masih terpaku di anak tangga paling bawah se-Kalimantan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 November 2025 mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar baru mencapai 72,09 poin.
Angka ini bagai hantaman keras karena masih tertinggal cukup jauh di bawah rata-rata nasional yang telah menembus 75,90 poin.
Bahkan secara nasional, provinsi ini harus rela duduk di kursi enam hingga tujuh terbawah dari 38 provinsi se-Indonesia.
Tentu, ada kabar baik dari laju pertumbuhannya. Memasuki tahun 2026, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyebut terjadi tren positif pada sejumlah indikator, terutama peningkatan rata-rata lama sekolah.
Namun, seperti luka lama yang sukar mengering, perbaikan ini belum cukup untuk mengangkat posisi Kalbar dari dasar jurang pembangunan di kawasan Kalimantan.
Lantas, di mana letak akar masalahnya? Jawabannya mengerucut pada dua hal klasik nan pelik: gizi buruk dan pendidikan timpang.
1. Kesehatan: Ketika Sanitasi Buruk Melahirkan Generasi yang Kerdil
Salah satu indikator paling menyakitkan dalam IPM adalah kesehatan, dan di sinilah Kalbar menunjukkan wajah paling memprihatinkannya. Fenomena stunting (tengkes) masih merajalela.
Pada 2025, Kabupaten Sintang bahkan mengalami lonjakan angka stunting hingga 6,2 persen, menembus angka 31 persen.
Mengapa ini bisa terjadi? Bukan sekadar karena kurang makan, melainkan karena kegagalan sistemik yang mendasar.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Nuryamin, mengungkap fakta mengejutkan: masalah utama di Kalbar adalah sanitasi buruk dan krisis air bersih.
Masih ada sekitar 15 ribu jamban tidak sehat yang tersebar di seluruh provinsi. Bayangkan, bagaimana anak-anak bisa tumbuh optimal jika setiap hari mereka hidup di lingkungan yang terkontaminasi kotoran dan bakteri? Tubuh mereka terus-menerus berjuang melawan infeksi, sehingga makanan yang masuk tidak pernah bisa diserap menjadi tenaga dan pertumbuhan.
Situasi ini menunjukkan bahwa hak untuk sehat masih menjadi kemewahan yang tak terjangkau banyak warga Kalbar, meskipun hak untuk memilih di bilik suara telah mereka nikmati dengan penuh semangat.
2. Pendidikan: Rata-rata Lulusan SMP Kelas Dua
Isu pendidikan tak kalah memilukan. Salah satu komponen IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan data BPS Kalbar 2025, RLS penduduk Kalbar usia 25 tahun ke atas hanya 8,07 tahun.
Jika dikonversi, ini artinya rata-rata warga Kalbar hanya tamatan SMP kelas 2. Ada jeda kognitif yang luar biasa antara seorang pemilih yang cerdas dan seorang pemilih yang hanya duduk di bangku sekolah selama delapan tahun.
Kesenjangan juga terlihat sangat timpang antar daerah. Di Kota Pontianak, RLS mencapai 10,48 tahun (setara SMA), tetapi di Kabupaten Kayong Utara, angkanya anjlok menjadi menyedihkan: 6,55 tahun alias tidak tamat SD. Ini membentuk geografi kesenjangan intelektual yang sangat curam.
Kemilau Demokrasi di Tengah Keterpurukan: Semangat Politik yang Tak Terpadamkan
Ironisnya, di saat angka-angka kesejahteraan tampak kelabu, denyut nadi politik Kalimantan Barat berdetak paling kencang se-Pulau Kalimantan.
Dalam konteks ini, Kalbar menjelma menjadi provinsi paling demokratis. Partisipasi politik masyarakatnya tidak perlu diragukan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar mencatat geliat politik yang sangat aktif. Pada Pilkada Serentak 2024 lalu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kalbar mencapai 3.956.969 orang.
Data ini terus bertumbuh, dengan penambahan sekitar 27 ribu pemilih baru pada semester I tahun 2025. Angka ini terus dimutakhirkan secara berkelanjutan untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya.
Antusiasme ini juga didorong oleh tingginya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai 12,69 tahun.
Harapan bahwa generasi muda akan mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah itu tinggi, namun kenyataan RLS yang hanya 8,07 tahun menunjukkan banyak yang putus di tengah jalan.
Namun, putus sekolah tidak serta-merta mematikan kesadaran politik mereka. Mereka tetap berbondong-bondong ke TPS, menggunakan hak konstitusinya dengan penuh kesadaran.
Kalimantan Barat membuktikan bahwa rendahnya IPM bukanlah halangan untuk memiliki iklim demokrasi yang menggairahkan.
Mampukah Demokrasi Mengalahkan Keterbelakangan?
Pertanyaan besar yang menggantung kini adalah: Apakah modal demokrasi ini cukup untuk menjadi lokomotif yang menarik gerbong IPM keluar dari lumpur?
Terdapat optimisme ilmiah di sini. Sebuah studi akademis yang menganalisis data 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2023 membuktikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Aspek kesetaraan, kebebasan sipil, dan lembaga demokrasi yang efektif menciptakan kebijakan publik yang lebih transparan, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong inovasi.
Dengan kata lain, demokrasi yang berkualitas bisa menjadi pupuk bagi ekonomi dan pembangunan.
Namun, ada syarat mutlak: partisipasi politik yang tinggi harus diikuti dengan rasa kepemilikan (ownership) terhadap pembangunan itu sendiri.
Selama ini, demokrasi di Kalbar seringkali berhenti pada euforia pencoblosan. Suara yang masuk ke kotak suara belum sepenuhnya terdengar sebagai tekanan yang efektif untuk memperbaiki sanitasi buruk atau menuntut pemerataan guru hingga ke Kayong Utara.
Di sinilah titik kritisnya. Jika masyarakat hanya aktif di TPS namun pasif dalam mengawasi anggaran kesehatan atau kinerja guru di desanya, maka demokrasi hanya akan menjadi tontonan tahunan, bukan alat perubahan. Sebaliknya, jika semangat demokrasi ini diarahkan untuk memaksa pemerintah daerah menyediakan 15.000 jamban sehat dan membangun sekolah-sekolah yang layak di pelosok, maka lompatan IPM bukanlah mimpi.
Gubernur Ria Norsan sendiri telah menargetkan pada 2030 Kalbar tidak lagi terbelakang, setidaknya menempati posisi kedua di Kalimantan setelah Kaltim. Target ini hanya akan tercapai jika “tenaga keroyokan” yang ia canangkan melibatkan tidak hanya birokrat, tetapi juga mesin demokrasi rakyat yang selama ini menjadi kebanggaan Kalbar.
Kesimpulan: Mampukah demokrasi Kalbar mengalahkan gizi buruk dan pendidikan tertinggal? Jawabannya adalah mungkin, jika…. Jika kualitas partisipasi berubah dari kuantitas (rame-rame nyoblos) menjadi kualitas (rame-rame mengontrol dan membangun).
Kalbar saat ini ibarat seorang petinju dengan pukulan politik yang keras (demokrasi tinggi), namun kondisi fisik yang sedang sakit-sakitan (IPM rendah).
Untuk memenangkan pertarungan pembangunan, ia harus merawat fisiknya dulu. Demokrasi harus menjadi obat, bukan hanya sekadar plester perekat luka.
Sebagai provinsi paling demokratis se-Kalimantan, Kalbar memiliki senjata paling ampuh: kekuatan kolektif warganya. Jika senjata itu diarahkan pada sasaran yang tepat—yaitu perbaikan gizi dan pendidikan—maka tidak ada alasan bagi provinsi ini untuk terus terperosok.
Justru, Kalbar bisa menjadi teladan bagi provinsi lain di Indonesia bahwa demokrasi yang hidup adalah fondasi paling kokoh untuk melompat lebih tinggi, bahkan ketika sedang terpuruk sekalipun.
Sharing Ide: Hery Arianto
(Pemerhati Sosial & Media)
