JAKARTA, AKCAYA -Pemerintah memperluas kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta. Kebijakan ini memungkinkan para pencipta dan pelaku ekonomi kreatif mendaftarkan berbagai jenis karya tanpa dipungut biaya administrasi yang sebelumnya mencapai Rp200 ribu per permohonan.
Perluasan kebijakan tersebut mencakup berbagai jenis ciptaan, mulai dari karya seni rupa, buku, fotografi, film hingga program komputer. Sebelumnya, pembebasan biaya pencatatan hak cipta hanya berlaku untuk karya lagu dan musik.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses para kreator, terutama mereka yang memiliki keterbatasan biaya, untuk melindungi karya sekaligus mengembangkannya menjadi sumber pendapatan.
Menurutnya, kemudahan pencatatan hak cipta juga berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
Perluasan tarif nol rupiah ini bermula dari usulan Kementerian Hukum kepada Kementerian Keuangan melalui surat tertanggal 5 Oktober 2026.
Kementerian Keuangan kemudian memberikan persetujuan prinsip melalui Surat Nomor S-360/MK/AG/2026 tertanggal 21 Oktober 2026. Persetujuan tersebut mengatur besaran tarif, persyaratan, serta tata cara pemberlakuan tarif Rp0.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, perluasan kebijakan tersebut dilakukan setelah muncul aspirasi dari para pencipta karya selain lagu dan musik yang menginginkan fasilitas pembebasan biaya serupa.
Kementerian Hukum saat ini tengah menyiapkan Peraturan Menteri Hukum sebagai landasan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Setelah aturan ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menyesuaikan sistem pelayanan agar pencatatan hak cipta dengan tarif nol rupiah dapat diakses masyarakat.
Dengan penghapusan biaya pencatatan, pemerintah berharap semakin banyak pencipta mendaftarkan karyanya. Langkah ini juga diharapkan memperkuat perlindungan hukum atas karya kreatif sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. (elp)
