PONTIANAK, AKCAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Barat meminta Pemerintah Provinsi Kalbar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Lambannya penyerapan dinilai berisiko membuat SiLPA membengkak dan berujung pada pemotongan anggaran pada periode berikutnya.
Sorotan tersebut disampaikan anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PKB, Mulyadi Tawik, dalam Sidang Paripurna DPRD Kalbar, Jumat (11/9/2026).
Mulyadi mengatakan Pemprov Kalbar juga perlu memperkuat pendapatan daerah dengan tidak hanya bergantung pada sektor pajak.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diminta lebih aktif mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.
“BKAD agar dapat terus mengupayakan secara sistematis dalam mencari terobosan-terobosan dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, terutama sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain Pajak,” tegasnya.
Serapan Anggaran Dipercepat
Fraksi PKB menilai seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 maupun Perubahan APBD 2026 harus segera direalisasikan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, hingga perumahan dan permukiman dinilai tidak boleh terhambat hanya karena proses penyerapan anggaran yang lambat.
Menurut Mulyadi, rendahnya realisasi anggaran dapat meningkatkan SiLPA. Kondisi itu, kata dia, berpotensi menjadi dasar pemotongan anggaran pada periode selanjutnya.
“Jika penyerapan anggaran tidak segera direalisasikan, persentase tingkat penyerapan akan menurun dan mengakibatkan angka SiLPA yang tinggi. Hal ini akan membuka ruang bagi pemotongan anggaran kembali yang tentunya sangat merugikan warga Kalbar,” ujarnya.
Rp60 Miliar untuk Karhutla
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian Fraksi PKB. Pemprov Kalbar diminta memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara optimal, bukan hanya untuk pemadaman, tetapi juga pencegahan, penanganan dampak kesehatan, pemulihan, serta membantu masyarakat terdampak.
Mulyadi menyebut Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalbar telah meminta pemerintah mengoptimalkan Bantuan Presiden RI sebesar Rp40 miliar untuk penanganan karhutla, ditambah Rp20 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2026.
“Total Rp60 miliar agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penanganan Karhutla,” katanya.
Selain karhutla, Fraksi PKB menyoroti kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Mulyadi mengapresiasi inovasi Universitas Tanjungpura (Untan) dalam mengembangkan alat desalinasi untuk mengolah air asin menjadi air layak minum.
Ia mendorong Pemprov Kalbar bekerja sama dengan Untan agar teknologi tersebut dapat dikembangkan dan diproduksi lebih luas untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan air bersih.
Tunda Bayar hingga Jabatan Kosong
Persoalan tunda bayar pada sejumlah program di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) juga menjadi sorotan.
Mulyadi meminta Pemprov Kalbar memperkuat sumber daya manusia, terutama dengan menambah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tenaga teknis bersertifikasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan tunda bayar kembali terjadi.
“Sehingga kejadian tunda bayar terhadap program/kegiatan yang selama ini sering terjadi dapat diminimalisir,” ujarnya.
Fraksi PKB juga meminta pembangunan SMA Negeri 14 Pontianak dan SMK Negeri 2 Batu Ampar menjadi prioritas pemerintah daerah.
Sementara itu, jabatan Eselon II dan III yang masih kosong diminta segera diisi secara definitif. Kekosongan jabatan dinilai dapat menghambat kinerja perangkat daerah dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Beasiswa dan Layanan Kesehatan
Di bidang pendidikan, Fraksi PKB mendorong peningkatan fasilitas beasiswa bagi mahasiswa, baik yang berprestasi maupun berasal dari keluarga kurang mampu.
Perhatian juga diminta diberikan terhadap aktivitas mahasiswa yang dinilai menjadi salah satu ruang penyampaian aspirasi masyarakat.
Untuk sektor kesehatan, Pemprov Kalbar diminta mengantisipasi dampak karhutla dan kekeringan, terutama potensi meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan diare.
Pemerintah juga diminta mengantisipasi musim penghujan yang berpotensi memicu peningkatan penyakit dengan memastikan ketersediaan obat dan kesiapan layanan kesehatan.
Bagi Fraksi PKB, percepatan serapan APBD bukan semata persoalan mengejar angka realisasi. Anggaran yang telah disiapkan harus segera dikonversi menjadi program dan layanan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebaliknya, anggaran yang tidak terserap hanya akan menumpuk menjadi SiLPA dan berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah pada periode berikutnya. (elp)
