PONTIANAK, AKCAYA – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ketahanan pangan di Kalbar.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).
Norsan mengatakan, karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan dan kualitas udara. Jika tidak segera dikendalikan, kebakaran juga berpotensi berdampak terhadap sektor pertanian dan mengganggu produksi pangan masyarakat.
“Kita bahas masalah karhutla, tadi kita bahas hingga sampailah kita ke ketahanan pangan. Karhutla mungkin akan mengakibatkan ketahanan pangan,” ujar Norsan.
Menurutnya, potensi gangguan terhadap sektor pangan harus diantisipasi sejak awal. Pemerintah tidak ingin kebakaran meluas hingga menyentuh lahan-lahan produktif yang menjadi sumber produksi pangan masyarakat.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian yakni terjadinya gagal panen atau puso akibat kondisi lahan dan lingkungan yang terdampak kebakaran.
“Kita mengantisipasi adanya kegagalan panen atau puso. Sehingga kita mitigasi dari awal, tadi kita sudah antisipasi bagaimana tindak pencegahannya,” katanya.
Karena itu, penanganan karhutla tidak hanya diarahkan untuk memadamkan titik api yang sudah muncul. Langkah pencegahan juga diperkuat untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap sektor pertanian.
Norsan menyebut penanganan karhutla saat ini terus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menekan jumlah titik api yang masih muncul di sejumlah wilayah Kalbar.
Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah yang masih mendapat perhatian pemerintah. Berdasarkan perkembangan hingga Selasa sore, jumlah titik api di Ketapang turun menjadi 56 titik dari sebelumnya 73 titik pada pagi hari.
“Yang masih banyak itu ada di Ketapang, sampai tadi sore ini sudah tinggal 56 titik api dari 73 titik api tadi pagi,” jelasnya.
Penurunan jumlah titik api tersebut menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian karhutla. Namun, pemerintah tetap melakukan penanganan karena potensi kebakaran masih harus diwaspadai.
Dalam penanganannya, pemerintah melibatkan TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat umum.
“Jadi tetap upaya kita terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, kemudian Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, termasuk mahasiswa yang ikut membantu, juga masyarakat umum yang ikut membantu, artinya ormas dan sebagainya,” pungkas Norsan.
Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak diperlukan agar karhutla dapat dikendalikan sedini mungkin. Sebab, semakin luas kebakaran terjadi, semakin besar pula potensi dampaknya terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Selain mengganggu kualitas udara dan lingkungan, karhutla yang meluas ke wilayah pertanian dapat memberikan tekanan terhadap produksi pangan.
Pemerintah Kalbar pun mendorong langkah mitigasi dilakukan sejak awal. Upaya tersebut menjadi bagian dari menjaga agar produksi pertanian tetap berjalan dan ketersediaan pangan masyarakat tidak terganggu akibat dampak karhutla.
Norsan berharap pengendalian titik api dapat terus dilakukan secara optimal sehingga karhutla tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Yang kita antisipasi jangan sampai terjadi gagal panen atau puso,” tegasnya.
Penanganan karhutla kini tidak hanya menjadi upaya menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga bagian dari menjaga ketahanan pangan Kalimantan Barat.
