Pada 28 Oktober 1928, para pemuda berdiri di bawah satu bendera imajiner: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Ikrar itu lahir dari ruang yang nyata—gedung pertemuan, percakapan tatap muka, dan keberanian untuk melampaui sekat kedaerahan. Hampir satu abad kemudian, pada 2026, kita merayakan semangat yang sama di ruang yang sama sekali berbeda: ruang maya yang diatur bukan oleh kehendak kolektif, melainkan oleh algoritma yang bekerja dalam senyap, memilah, memilah, dan tanpa henti memilah.
Hari ini, 235,2 juta jiwa penduduk Indonesia telah terhubung ke internet, dengan penetrasi mencapai 81,72 persen. Dari jumlah itu, sekitar 180 juta adalah pengguna aktif media sosial—setara 62,9 persen dari total populasi, tumbuh 26 persen dalam setahun. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah peta baru medan persatuan kita. Jika pada 1928 para pemuda harus menempuh perjalanan darat dan laut untuk bertemu, kini pertemuan itu terjadi miliaran kali sehari, di layar-layar yang menyala di genggaman.
Namun, ruang yang maha luas ini tidak serta-merta menjadi ruang publik yang sehat. Sebuah studi tentang echo chamber di ruang publik digital Indonesia menemukan bahwa gelembung informasi terbentuk dari interaksi antara bias kognitif individu, jaringan sosial yang homogen, dan algoritma platform yang memperkuat personalisasi konten.
Kondisi ini, menurut studi tersebut, berkontribusi pada polarisasi politik, membatasi keragaman perspektif, dan menghambat berkembangnya ruang publik yang inklusif dan deliberatif. Di Indonesia, echo chamber largely dibentuk oleh kompetisi elektoral dan budaya digital populer—bukan oleh perbedaan ideologi yang matang, melainkan oleh garis-garis pertarungan sesaat yang dipertajam oleh mesin rekomendasi.
Algoritma, tentu saja, tidak bermaksud jahat. Ia hanya dirancang untuk satu tujuan: menjaga kita tetap di layar. TikTok, platform yang paling banyak diakses di Indonesia pada 2026 dengan porsi 31,8 persen, memiliki mekanisme For You Page yang bekerja dengan presisi: menyajikan apa yang kita sukai, lalu memperkuatnya, lalu mengulanginya.
Penelitian tentang politik digital Generasi Z di TikTok menemukan bahwa konten partisan mendominasi live battles, dengan mekanisme algoritma dan ekonomi hadiah (gift) bersama-sama membangun ruang politik digital yang berbasis emosi dan simbol, bukan diskusi substantif.
Persatuan, dalam ruang seperti ini, bukan sesuatu yang dirawat melalui perbedaan yang didengar, melainkan melalui kesamaan yang terus-menerus dikonfirmasi.
Di sinilah tantangan “Sumpah Pemuda 2.0” menjadi nyata. Ikrar 1928 menyatukan perbedaan suku, agama, dan bahasa daerah di bawah satu bahasa persatuan. Ikrar 2026 dituntut menyatukan perbedaan algoritmik—perbedaan yang tidak kita pilih, tetapi dibentuk oleh mesin yang tidak pernah kita ajak berunding.
Ketika seseorang hidup di dalam filter bubble-nya sendiri, “satu bangsa” tidak lagi berarti “bangsa yang beragam”, melainkan “bangsa yang mirip denganku.”
Beban itu semakin berat karena ekosistem informasinya tidak sepenuhnya sehat. Sepanjang periode 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025, Mafindo mencatat 1.593 kasus hoaks, dengan 773 kasus (48,5 persen) bertema politik.
Angka ini bukan sekadar cermin kebohongan; ia adalah cermin keretakan. Informasi palsu dalam isu politik, sebagaimana diperingatkan Direktur Komunikasi IMPRESI, tidak hanya menyasar fakta, tetapi juga memengaruhi hubungan dan kepercayaan antarwarga—orang tidak hanya menerima informasi yang keliru, tetapi ikut membangun prasangka terhadap kelompok atau orang yang berbeda pilihan.
Persatuan yang dirawat oleh hoaks adalah persatuan yang dibangun di atas ketakutan yang sama, bukan harapan yang sama.
Yang lebih mengkhawatirkan, kemampuan kita untuk menavigasi ruang ini belum sepenuhnya matang. Skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia untuk pilar literasi digital pada 2025 berada di kisaran 44–49 poin, masih dalam kategori sedang dan belum merata hingga ke pelosok.
Sementara itu, adopsi AI generatif melesat: 69 persen pekerja telah menggunakan AI dalam setahun terakhir, dan 43,7 persen Generasi Z aktif menggunakan AI. Kita mengadopsi teknologi yang paling canggih dengan kecepatan tinggi, tetapi literasi untuk memahaminya bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih lambat.
Inilah paradoks era digital: alat untuk menyatukan dan alat untuk memecah belah datang dalam satu paket yang sama, dan kita sering kali belum memiliki bahasa untuk membedakannya.
Namun, Sumpah Pemuda tidak pernah lahir dari keputusasaan. Ia lahir dari keyakinan bahwa persatuan adalah pilihan yang dirawat, bukan keadaan yang diterima begitu saja. Pada 1928, para pemuda memilih untuk mengatasi sekat-sekat yang diwariskan sejarah.
Pada 2026, pilihan itu harus diambil ulang setiap hari—di setiap scroll, di setiap share, di setiap jeda sebelum kita mempercayai apa yang muncul di feed.
Merawat persatuan di tengah derasnya algoritma berarti menuntut lebih dari sekadar ** literasi digital ** yang sedang-sedang saja. Ia menuntut kesadaran algoritmik: kemampuan untuk mengenali kapan mesin sedang memperkuat prasangka kita, kapan feed kita telah menjadi cermin yang terlalu sempurna, dan kapan “satu bangsa” sedang disempitkan menjadi “satu gelembung.”
Ia menuntut kita untuk sesekali keluar dari arus, membaca sesuatu yang tidak kita sukai, dan mendengarkan mereka yang tidak muncul di halaman utama kita.
Sumpah Pemuda 2.0 bukanlah ikrar yang diucapkan sekali setahun di atas panggung. Ia adalah ikrar harian yang diucapkan di ruang komentar, di group chat, di caption yang kita tulis, dan di konten yang kita pilih untuk tidak sebarkan.
Algoritma mungkin deras, tetapi kita masih memegang kemudi—setidaknya selama kita ingat bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar engagement, melainkan Indonesia.
Sharing Ide: Hery Arianto
Pemerhati Sosial & Media
