Di tengah Hiruk-pikuk Sentul International Convention Center, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan lebih dari 12 ribu pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari seluruh Indonesia.
Panggung megah itu dirancang untuk menjadi narasi kemenangan: sebuah program ambisius yang siap memberi makan 85 juta penerima manfaat, menciptakan 3 juta lapangan kerja, dan mengentaskan stunting.
Namun di balik gemerlap konsolidasi itu, badai sedang berkecamuk. Tepat sehari sebelumnya, Presiden Prabowo mencopot tiga pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN)—Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya.
Beberapa jam kemudian, Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN. Dan pada hari yang sama saat Presiden berpidato di Sentul, ketiga mantan pejabat itu digiring memakai rompi tahanan merah muda dengan tangan terborgol.
Ironi yang sempurna. Di satu sisi, narasi keberhasilan MBG terus dibangun. Di sisi lain, struktur komandonya justru tumbang oleh skandal korupsi yang sistemik.
Tulisan ini bukan sekadar catatan atas skandal. Ia adalah upaya membaca makna di balik runtuhnya sebuah rezim tata kelola, sekaligus melihat apakah momentum “kehancuran” ini bisa menjadi titik balik menuju restrukturisasi yang sesungguhnya.
Anatomi Skandal “Dadang CS” — Saat Negara Dikendalikan dari Balik Yayasan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi merilis temuan yang mencengangkan: di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana, BGN berubah menjadi mesin uang dengan modus operandi yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Modus pertama: Yayasan Hantu
Sejumlah yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—yang seharusnya menjadi ujung tombak distribusi makanan—ternyata adalah “kendaraan” milik para tersangka.
Yayasan-yayasan itu tidak memenuhi persyaratan, namun tetap lolos verifikasi karena intervensi dari dalam BGN. Setiap hari, yayasan-yayasan afiliasi ini mengalirkan insentif miliaran rupiah ke kantong para pejabat.
“Yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN,” tegas Syarief.
Modus kedua: Mark Up Pengadaan
Penyidik menemukan intervensi langsung Dadan dan kolega terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Akibatnya, spesifikasi pengadaan tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan, melainkan dirancang untuk menggelembungkan harga.
Paket-paket pengadaan yang diduga bermasalah sungguh menggiurkan:
Jenis Pengadaan Volume Nilai Dugaan
Motor listrik 21.801 unit ~ Rp1 triliun
Sepatu 32.000 pasang –
Tablet 31.000 unit –
Televisi 75 inci 5.400 unit.
Ironi terasa semakin pahit ketika kita mengingat bahwa Dadan pernah dengan percaya diri mengklaim pengadaan motor listrik dilakukan di “bawah harga pasar”.
Kini, klaim itu berubah menjadi salah satu sorotan utama penyidikan.
Akankah Restrukturisasi Jadi Titik Balik? — Tiga PR Besar untuk Era Nanik S Deyang
Pertanyaan sejuta rupiah: apakah pergantian pimpinan dan proses hukum terhadap Dadan CS benar-benar menjadi titik balik, atau sekadar operasi pergantian aktor tanpa perubahan sistem?
Presiden Prabowo sendiri, dalam pidatonya di Sentul, mengaku “sedih” harus mengganti orang-orang yang ia percaya dan beri tugas berat.
Namun ia menegaskan: “Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Tidak ada pengecualian”. Sebuah pernyataan politis yang kuat, tetapi belum menjawab persoalan desain.
Para pengamat dan pegiat antikorupsi telah merumuskan tiga pekerjaan rumah besar (PR) yang harus dijalankan BGN era baru:
1. Fokus Ulang Cakupan Penerima Manfaat
Salah satu kritik paling tajam terhadap MBG adalah cakupannya yang terlalu ambisius. Dengan target 85 juta penerima, pengawasan menjadi mustahil dilakukan secara memadai.
Prasetyo Nurhardjanto mengusulkan agar prioritas difokuskan pada 10 juta siswa dari keluarga miskin, daerah rawan stunting, dan wilayah dengan kerawanan pangan tinggi.
Pendekatan yang lebih terarah ini akan membuat anggaran lebih efisien, pengawasan lebih mudah, dan dampak lebih terukur.
Negara tidak harus memaksakan diri menjangkau semua orang sekaligus jika risikonya adalah kegagalan sistemik dan kebocoran anggaran.
2. Membangun Sistem Pengawasan yang Transparan dan Berbasis Teknologi
Pengamat kebijakan publik Eko Prasojo menilai bahwa perubahan personel saja tidak cukup. BGN harus memperkuat manajemen implementasi program secara lebih transparan dan akuntabel.
“Zaman sekarang semua sudah bisa lebih mudah dengan pemanfaatan teknologi IT, AI, dan big data,” ujarnya.
Teknologi dapat digunakan untuk:
· Pelacakan real-time distribusi makanan
· Verifikasi mandiri kelayakan mitra SPPG
· Whistleblowing system yang melindungi pelapor
· Audit digital atas seluruh proses pengadaan.
Tanpa sistem pengawasan yang transparan dan tidak mudah diintervensi, pergantian pimpinan hanya akan mengulang siklus yang sama di masa depan.
3. Audit Ulang dan Pembubaran SPPG Bermasalah
Seluruh proses seleksi dan penunjukan SPPG harus diaudit ulang. Setiap titik yang tidak memenuhi standar tata kelola, kualitas pelayanan, maupun integritas pengelolanya harus segera dicabut izinnya. Bukan sekadar “pembinaan”—tetapi tindakan tegas untuk memutus mata rantai korupsi.
ICW bahkan mengusulkan langkah yang lebih radikal: menghentikan sementara program MBG dan membubarkan BGN, lalu mengalokasikan ulang anggaran untuk kebijakan yang lebih bermanfaat bagi publik.
Meskipun terdengar ekstrem, usulan ini mencerminkan tingkat krisis kepercayaan publik terhadap program yang seharusnya mulia ini.
Ada adegan yang luput dari liputan utama: saat konsolidasi di Sentul, Presiden Prabowo mengutip pesan almarhum ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo.
Sang ekonom besar itu berpesan: ketika bingung memutuskan, ambillah pilihan yang berpihak pada rakyat.
Pesan itu menggantung di udara, menjadi ironi sekaligus pengharapan. Ironi karena justru di bawah komando orang-orang yang ia percaya, uang rakyat diduga dikorupsi secara sistematis.
Pengharapan karena Presiden menunjukkan kesediaan untuk mengganti bahkan orang-orang terdekatnya demi menjaga kehormatan negara.
Kini, bola berada di tangan Nanik S Deyang, Agustina Arumsari, dan Mayjen Eddy Trenggono—trio baru pimpinan BGN.
Latar belakang mereka beragam: Nanik dari jurnalisme dan politik, Agustina dari BPKP (akuntan publik), dan Trenggono dari militer.
Kombinasi yang menarik, namun tetap menyisakan pertanyaan: apakah mereka akan menjadi agen perubahan atau sekadar pengelola sisa-sisa puing?
Jawabannya terletak pada tiga hal: transparansi, keberanian, dan konsistensi.
· Transparansi: Apakah BGN akan membuka seluruh dokumen kontrak, daftar mitra, dan proses pengadaan untuk diaudit publik?
· Keberanian: Apakah mereka akan membongkar praktik-praktik lama yang menguntungkan jaringan politik tertentu, meskipun berisiko?
· Konsistensi: Apakah perubahan ini akan bertahan, atau hanya sekadar “ritual pencucian” menjelang kontestasi politik berikutnya?
Restrukturisasi atau Sekadar Ganti Jubah?
Skandal Dadan CS telah merobek tabir narasi kesuksesan MBG. Publik kini melihat dengan mata kepala sendiri bahwa program seluhur apa pun, jika dikelola dengan tata kelola yang buruk dan nafsu rente, akan berubah menjadi lahan subur korupsi.
Namun, kehancuran sering kali merupakan bentuk lain dari penciptaan. Krisis adalah momentum untuk koreksi total.
Pertanyaannya bukan apakah MBG akan bertahan—tapi dalam bentuk apa ia akan bertahan. Apakah ia akan direstrukturisasi menjadi program yang ramping, transparan, dan akuntabel? Ataukah ia hanya akan “ganti jubah”—pimpinan baru, modus baru, tetapi akar masalah yang sama tetap membusuk di dalam tanah?
Tidak ada yang tahu jawabannya hari ini. Yang pasti, mata publik kini terbuka. Dan mata yang terbuka adalah pengawasan paling ampuh yang pernah dimiliki demokrasi ini.
Sharing Ide: Hery Arianto
(Pemerhati Sosial & Media)
