PONTIANAK, AKCAYA – Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi dan kajian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menurut Zulfydar, evaluasi komprehensif diperlukan untuk memastikan program tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang sangat baik karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi memadai. Namun, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar tujuan besarnya tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujar Zulfydar, kemarin.
Menurutnya, dinamika yang berkembang terkait pelaksanaan MBG merupakan hal yang wajar. Banyak masyarakat merasakan manfaat program tersebut dan berharap terus berlanjut. Namun, tidak sedikit pula yang menyampaikan kritik terkait kualitas makanan, distribusi, hingga tata kelola anggaran.
Karena itu, pemerintah perlu merespons seluruh masukan melalui evaluasi yang objektif, transparan, dan berbasis data agar setiap kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki.
Zulfydar mengaku mendukung langkah pemerintah pusat yang tengah melakukan kajian terhadap pelaksanaan MBG secara nasional. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan.
Salah satu aspek yang menjadi sorotannya adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program. Ia menegaskan, apabila ditemukan pengelola atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran, maka harus diberikan sanksi tegas.
“Kalau ada pengelola yang nakal, tentu harus diberikan sanksi. Mulai dari peringatan hingga penutupan jika memang ditemukan pelanggaran serius,” tegasnya.
Meski demikian, Zulfydar menilai kebutuhan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis masih sangat besar, termasuk di Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai tetap relevan karena masih banyak daerah yang menghadapi persoalan kemiskinan, kerawanan pangan, dan keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi.
Ia menambahkan, keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, pembangunan manusia, dan kesiapan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045.
“Kalau asupan gizinya baik, maka kesehatan dan pendidikan anak juga akan lebih baik. Pada akhirnya ini berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia,” katanya.
Zulfydar juga menyoroti munculnya laporan mengenai peningkatan angka stunting di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Namun, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis gagal.
Menurutnya, stunting merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi banyak faktor sehingga membutuhkan kajian yang mendalam dan menyeluruh.
“Harus ada kajian yang komprehensif. Jangan langsung menyimpulkan program MBG gagal. Bisa jadi ada faktor lain yang memengaruhi tingginya angka stunting,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selain faktor asupan gizi, stunting juga dipengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga, kualitas sanitasi lingkungan, akses air bersih, pola pengasuhan anak, hingga layanan kesehatan yang tersedia.
Karena itu, penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor dan tidak hanya bergantung pada satu program pemerintah.
Di sisi lain, Zulfydar meminta Koordinator MBG Kalimantan Barat lebih aktif turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima.
Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak terkait, baik dalam memastikan kualitas makanan sesuai standar gizi maupun menjaga tata kelola program agar tetap transparan dan akuntabel.
Dengan pengawasan yang baik, masyarakat dapat memperoleh manfaat program secara maksimal, sementara pengelola tetap memiliki ruang usaha yang sehat tanpa mengorbankan kualitas layanan.
“Program pemerintah ini bagus. Tinggal bagaimana pengawasan, kualitas makanan, dan manajemennya benar-benar dijalankan dengan baik. Jangan sampai tujuan mulia program ini justru terganggu karena persoalan pelaksanaan di lapangan,” pungkasnya.
