PONTIANAK, AKCAYA – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah XIV Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan pelayanan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pengawasan dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM berjalan transparan, tepat sasaran serta mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
Dorongan tersebut disampaikan GMKI Wilayah XIV Kalbar dalam audiensi dan silaturahmi bersama Pertamina Patra Niaga Kalbar, Selasa (15/9/2026).
Rombongan GMKI diterima Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalbar, Widhi Tri Adhi Hidayat. Pertemuan berlangsung terbuka dengan membahas sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan terkait pelayanan maupun distribusi BBM.
Koordinator Wilayah XIV GMKI Kalbar, Steper Vijaye, menyampaikan sejumlah temuan dalam audiensi tersebut. Di antaranya dugaan pelanggaran dalam proses pengisian BBM, mekanisme pengawasan SPBU hingga potensi pengisian BBM secara berulang oleh oknum tertentu.
“Berbagai persoalan tersebut kami harapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pertamina Patra Niaga untuk terus meningkatkan pengawasan di lapangan,” ungkap Steper.
Menurutnya, pengawasan tidak semata-mata dilakukan untuk memberikan tindakan terhadap pelanggaran. Pengawasan yang kuat juga diperlukan sebagai langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Selain mendorong penguatan pengawasan, GMKI juga menyampaikan usulan inovasi pelayanan SPBU melalui penerapan sistem self-service.
Steper menilai sistem tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengisian BBM.
Dengan mekanisme pelayanan yang lebih transparan, potensi terjadinya pengisian BBM secara berulang oleh oknum tertentu juga dinilai dapat diminimalkan.
Namun, menurutnya, inovasi pelayanan harus tetap disesuaikan dengan ketentuan serta kondisi di lapangan sehingga tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan BBM.
Di sisi lain, GMKI mengapresiasi berbagai upaya Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pelayanan dan distribusi BBM kepada masyarakat.
Meski demikian, evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan dinilai tetap diperlukan karena distribusi BBM berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Steper menegaskan setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan perlu mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan.
“Jika ada pelanggaran, harus ada pemeriksaan. Jika terbukti, harus ada sanksi. Jika pelanggaran berulang, harus ada solusi dan evaluasi,” tegas Steper.
GMKI berharap Pertamina terus memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama berbagai pihak terkait.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar persoalan pelayanan maupun distribusi BBM yang terjadi di lapangan dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Audiensi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Pertamina dengan masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan.
GMKI menyatakan siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal pelayanan publik, khususnya terkait distribusi BBM di Kalimantan Barat.
Melalui pengawasan dan evaluasi yang konsisten, Pertamina diharapkan dapat menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan distribusi BBM berlangsung transparan, berkeadilan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
