Di ujung barat Pulau Borneo, di mana Sungai Kapuas membelah paru-paru dunia, terdapat sebuah provinsi yang bernasib seperti mozaik. Namanya Kalimantan Barat. Ia kaya raya akan serbuk gergaji kayu logs, tandan sawit, serta gemerlap emas dari tanah Khatulistiwa. Namun, di balik statistik makro yang membanggakan, tersimpan paradoks pilu tentang “otonomi setengah hati”—sebuah janji kemerdekaan fiskal yang kerap terjebak dalam romantisme birokrasi dan ketimpangan struktural.
Pada penghujung 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar merilis angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 72,09 poin . Angka ini naik 1,26 persen dibanding tahun lalu dan menyandang predikat “Tinggi”. Sepintas, ini adalah kemenangan. Namun, jika dibedah lebih dalam, desentralisasi di Bumi Khatulistiwa (julukan Kalbar) ibarat pepohonan raksasa di hutan gambut—berdiri kokoh di permukaan, tetapi akarnya tak mampu menembus tanah yang tandus akibat kesenjangan.
Pelangi Keberhasilan di Langit Khatulistiwa
Tidak bisa dimungkiri, desentralisasi telah melahirkan bintang-bintang terang di langit Kalbar. Kabupaten Sambas, misalnya, tampil sebagai primadona. Pada tahun 2025, Kabupaten Sambas mencatatkan IPM tertinggi se-Kalbar (di luar Kota Pontianak) yakni 72,08 poin . Bupati Sambas, dengan percaya diri memamerkan berkah otonomi: surplus beras hingga 1.410 ton dan 160 dari 165 desa di sana telah menyandang status desa mandiri .
Keberhasilan Sambas tidak lepas dari spesialisasi ekonomi berbasis potensi lokal—sebuah esensi murni dari desentralisasi. Mereka tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah untuk Malaysia, tetapi mulai berani bermimpi untuk ekspor langsung komoditas pertanian seperti jeruk dan nanas.
Di sisi lain, desentralisasi juga membuktikan bahwa “pemekaran wilayah” bukanlah mitos belaka. Kabupaten Kayong Utara, yang dulunya hanyalah bagian dari Ketapang, kini berdiri sebagai “Negeri Bertuah” dengan prestasi membanggakan. Hasil pemekaran tahun 2007 ini berhasil mencatatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi kedua di Kalbar setelah Pontianak . Ini adalah bukti empiris bahwa ketika kewenangan fiskal dan administratif diberikan secara utuh, denyut ekonomi lokal dapat berdetak lebih kencang.
Setengah Hati: Ketika Ketimpangan Merajalela
Namun, jangan buru-buru bertepuk tangan. Di balik peningkatan IPM dan UMK, ada luka menganga yang disebut ketimpangan. Hal ini paling kejam tergambar dalam data Gini Rasio Kalbar yang tercatat 0,316 . Meskipun lebih rendah dari rata-rata nasional, angka ini adalah yang tertinggi se-Kalimantan.
Apa artinya? Artinya, kekuasaan ekonomi hanya berputar di sekitar poros daerah atau tempat-tempat tertentu. Sementara di daerah-daerah lainnya, pelayanan publik masih tertatih-tatih.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa garis kemiskinan per kapita per bulan di Kalbar hanya Rp622.882 . Dengan uang segitu, di era harga bahan pokok yang merangkak naik, seorang kepala keluarga di daerah perbatasan hanya bisa bermimpi membeli protein hewani. Kantong kemiskinan menumpuk di wilayah yang infrastrukturnya belum tersentuh.
Otonomi yang setengah hati juga tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kalbar. Meski secara provinsi IPM naik, RLS masih berjuang di angka 7,00 tahun. Itu artinya, rata-rata anak di pedalaman Kalbar hanya tamatan Sekolah Dasar. Mereka putus sekolah bukan karena bodoh, tetapi karena akses. Biaya transportasi menuju SMP atau SMA di kecamatan lain bisa menghabiskan satu bulan pendapatan orang tua.
Salah satu akar masalah dari “desentralisasi setengah hati” adalah kualitas pelayanan publik yang timpang. Studi mengungkap bahwa daerah otonom baru seperti Kabupaten Melawi masih berjuang keras membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Rendahnya mutu layanan, keterbatasan fasilitas, dan tidak adanya pusat layanan terpadu menjadi keluhan klasik yang tak kunjung usai.
Ironisnya, ketika daerah perbatasan seperti Sambas ingin melesat dengan otonomi perbatasan—termasuk izin ekspor langsung—mereka harus berhadapan dengan tembok birokrasi pusat yang masih “setengah percaya”. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa akses ekonomi langsung dengan negara tetangga (Malaysia: Sarawak) jauh lebih pendek dan menguntungkan dibandingkan harus menembus lautan birokrasi menuju Jakarta .
Ditambah lagi, ketidakpastian status pemekaran dan keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang kerap di-nol-kan untuk proyek-proyek vital, membuat banyak kepala daerah hanya menjadi “tukang pungut pajak dan pencair anggaran”, bukan sebagai inovator .
Menuju Desentralisasi yang Berkeadaban
Apa resep untuk menyembuhkan “otonomi setengah hati” ini?
Kita membutuhkan desentralisasi asimetris yang lebih tegas.
1. Perbatasan sebagai Prioritas Historis: Wilayah seperti Sambas, Bengkayang, dan Kapuas Hulu harus mendapatkan status khusus (seperti Otonomi Khusus Perbatasan) yang mengakomodasi hubungan lintas negara secara langsung. Jangan biarkan petani di Paloh hanya menjadi penonton di ladangnya sendiri sementara pasokan sayur ke Kuching dipenuhi oleh negara lain.
2. Pemerataan berbasis Konektivitas: Pemerintah Provinsi harus mendorong pembangunan “Jalur Ekonomi” yang menghubungkan pedalaman ke ibu kota kabupaten dengan transportasi sungai yang modern. IPM yang tinggi hanya bisa dinikmati jika guru dan dokter mau bertugas di hulu, dan itu hanya bisa terjadi jika infrastruktur dan insentif memanjakan mereka.
3. Penguatan Sektor Non-Ekstraktif: Saat ini, kesuksesan otonomi diukur dari IPM dan PDRB. Namun, ke depan harus ada indikator baru: Indeks Kebahagiaan rakyat kecil di Kampung-kampung. Jangan sampai sawit dan tambang membuat segelintir orang kaya, tetapi tanahnya rusak dan airnya tercemar.
Penutup
Kalimantan Barat adalah cermin Indonesia mini. Ada binar di mata para Bupati & Walikota saat memaparkan IPM, ada pula bulir keringat pahit di dahi rakyat kecil di Kabupaten daerah pedalaman Kalbar yang harus berjalan 20 kilometer untuk mengurus KTP di kecamatan.
Otonomi daerah adalah pisau bedah. Ia bisa menyembuhkan jika dibawa oleh tangan yang terampil dan hati yang utuh. Namun, jika hanya setengah hati, ia hanya akan merobek jaringan sosial ekonomi lebih dalam. Sudah saatnya kebijakan fiskal 2026 dan 2027 tidak lagi berpusat pada angka agregat, tetapi pada denyut nadi masyarakat yang paling termarginalkan. Karena dalam desentralisasi, tidak boleh ada warga yang tertinggal.
Sharing Idea: Hery Arianto
(Pemerhati Sosial & Media)
