JAKARTA, AKCAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan yang dibuka Presiden Prabowo Subianto itu mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah, regulator keuangan, dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak,” kata Norsan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang mendukung berbagai program perluasan akses keuangan.
Menurut Norsan, penghargaan tersebut harus diikuti dengan upaya nyata agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keuangan formal, terutama untuk mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
Ia menilai akses terhadap pembiayaan masih menjadi persoalan bagi sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok usaha masyarakat lainnya. Karena itu, program perluasan akses keuangan perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga ke tingkat desa.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal,” ujarnya.
Norsan menegaskan, Pemprov Kalbar akan terus mendorong pelaksanaan program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang diluncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan dengan skema yang lebih mudah dijangkau.
Ia meminta agar program tersebut tidak hanya berjalan di tingkat provinsi, tetapi juga menjangkau masyarakat di seluruh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
“Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang telah kita luncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota,” katanya.
Selain memperluas akses pembiayaan, Norsan menilai peningkatan literasi keuangan dan digitalisasi juga penting untuk memperkuat inklusi keuangan. Masyarakat perlu memahami penggunaan layanan keuangan formal, sementara pelaku UMKM perlu didorong memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha.
Upaya tersebut, antara lain, dilakukan melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
Menurut Norsan, akses keuangan tidak cukup diukur dari banyaknya program atau penghargaan yang diperoleh. Hal terpenting adalah sejauh mana kebijakan tersebut membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap penghargaan TPAKD Award 2026 menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas program inklusi keuangan di Kalimantan Barat.
Dengan demikian, perluasan akses pembiayaan diharapkan tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata. (elp)
