SEMARANG, AKCAYA – Pemprov Kalbar meraih penghargaan atas capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dengan kategori tinggi dan menempati peringkat keempat terbaik nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026).
Kalbar mencatat skor IDI sebesar 86,17, tertinggi di Pulau Kalimantan sekaligus menempatkannya di jajaran empat besar nasional dalam kategori kualitas demokrasi tinggi.
Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry B. Harmadi. Capaian tersebut menegaskan Kalbar sebagai salah satu provinsi dengan kinerja demokrasi terbaik di Indonesia.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri merupakan instrumen untuk mengukur kualitas demokrasi di setiap provinsi, mencakup aspek kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kalbar atas kontribusi dalam menjaga iklim demokrasi yang kondusif.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus dibuka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia berharap capaian IDI Kalbar terus meningkat seiring terjaganya keharmonisan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Ria Norsan, salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini, IPM Kalbar mencapai 72,09 dan ditargetkan meningkat hingga 75 pada masa mendatang.
“Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” katanya.
Pemprov Kalbar akan terus mendorong pendidikan politik, transparansi pemerintahan, serta memperkuat kolaborasi dengan media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Kualitas demokrasi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, mengatakan evaluasi IDI menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
“Melalui forum evaluasi nasional capaian IDI ini, kita diharapkan dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen resmi untuk mengukur perkembangan dan kualitas demokrasi di berbagai wilayah Indonesia.
Skor IDI diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya. (elp)
