PONTIANAK, AKCAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di Kalimantan Barat sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarief Abdullah Alkadri, usai mengikuti kunjungan kerja Banggar DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).
Menurut Syarief, kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran riil mengenai kondisi daerah agar kebijakan fiskal yang dirumuskan pemerintah pusat dapat mengakomodasi kebutuhan daerah.
“Hari ini kami ingin menyerap berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Saat ini Badan Anggaran DPR RI sedang menyusun APBN 2027 sehingga seluruh masukan ini menjadi bahan yang sangat penting untuk memperkaya pembahasan, terutama yang berkaitan dengan Transfer ke Daerah (TKD) dan berbagai kebijakan fiskal lainnya,” ujarnya.
Dalam dialog bersama pemerintah daerah, Banggar DPR RI menerima sejumlah masukan yang dinilai menjadi tantangan utama bagi pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah tingginya beban belanja pegawai yang harus ditanggung daerah. Bahkan, terdapat pemerintah daerah yang mengalokasikan lebih dari separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya untuk membayar gaji aparatur sipil negara.
“Tadi kami mendengar bagaimana kesulitan daerah berkaitan dengan penggajian pegawai. Bahkan ada daerah yang lebih dari 50 persen APBD-nya digunakan untuk belanja pegawai. Ini tentu menjadi perhatian,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan pemerintah pusat.
Menurut Syarief, kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Tidak hanya itu, sejumlah kebutuhan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian yang disampaikan pemerintah daerah kepada Banggar DPR RI.
“Ada juga persoalan kekurangan DBH yang belum direalisasikan pemerintah pusat, kemudian kebutuhan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur jalan. Harapan daerah tentu agar dukungan pendanaan melalui TKD maupun skema lainnya dapat kembali diperkuat untuk mempercepat pembangunan,” jelasnya.
Meski demikian, Syarief menegaskan seluruh usulan daerah akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional.
Menurutnya, penyusunan APBN 2027 tetap mengacu pada kemampuan keuangan negara serta kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah.
“Tentu semua masukan ini akan kami lihat berdasarkan kemampuan fiskal yang dimiliki negara. Namun aspirasi daerah akan menjadi bagian penting dalam pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dengan tetap berpedoman pada kebijakan efisiensi anggaran,” pungkasnya.
