PONTIANAK, AKCAYA – Gubernur Kalbar, Ria Norsan menegaskan komitmen Pemprov Kalbar mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat kolaborasi lintas sektor.
Hal itu disampaikan dalam Coffee Morning Satgas Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar di Balai Petitih, Kamis (2/7/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kalbar tahun 2025 mencapai 72,09, naik dari 71,19 pada tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pembangunan manusia di Kalbar dan menempatkan provinsi ini dalam kategori IPM Tinggi.
“Alhamdulillah, IPM Kalbar 2025 mencapai 72,09. Ini buah kerja keras bersama, namun masih awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalbar,” ujar Norsan.
Ria Norsan menegaskan, peningkatan IPM harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang semakin baik.
“Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka, tetapi juga dirasakan masyarakat lewat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik,” tegasnya.
Untuk mendukung percepatan IPM, Pemprov Kalbar terus menjalankan berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan taraf hidup. Di sektor pendidikan, pemerintah mendorong internet gratis untuk sekolah, Gerakan Desa SAKTI, subsidi SPP, serta pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat.
“Tidak boleh ada anak Kalbar putus sekolah karena ekonomi. Karena itu, subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, dan Gerakan Desa SAKTI terus kita dorong agar semua anak mendapat pendidikan berkualitas,” katanya.
Di bidang kesehatan, Pemprov memperkuat layanan kesehatan melalui pengembangan rumah sakit regional, perluasan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Sementara pada sektor ekonomi, berbagai program pengentasan kemiskinan, penguatan UMKM, hilirisasi komoditas, dan penciptaan lapangan kerja terus diperkuat.
“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM,” ungkapnya.
Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi agar Satgas IPM menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang berbasis data dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Kepala BPS Kalbar, Muhammad Saichudin, mengatakan meski IPM Kalbar masih terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya telah melampaui rata-rata nasional.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalbar sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya. (*)
