PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai fondasi terciptanya birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penguatan kepemimpinan, kolaborasi, serta peningkatan kompetensi dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka kegiatan Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Kompetensi ASN bertema Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang Adaptif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Berdampak di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Tali Asih ASN Kalbar Peduli dan dihadiri Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB RI Aba Subagja, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Suharti, Kepala BPSDM Provinsi Kalbar Windy Prihastari, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam sambutannya, Harisson menilai tantangan birokrasi saat ini bukan lagi sekadar menyusun kebijakan, melainkan memastikan koordinasi dan kolaborasi berjalan cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal.
“Kalau soal peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi itu sebenarnya mudah diucapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali masih lambat. Inilah yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Menurut Harisson, komunikasi yang intensif antarperangkat daerah menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan. Ia menilai diskusi langsung lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan proses administrasi yang panjang.
“Kalau saya melihat dari pengalaman, lebih baik kita sering bertemu. Sekda, kepala biro, kepala bidang, sering-sering berdiskusi. Kadang keputusan itu justru lebih cepat lahir ketika kita duduk bersama, baru setelah itu administrasinya mengikuti. Kalau hanya mengandalkan surat-menyurat, responsnya sering kali terlalu lama,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh perangkat daerah membangun budaya kerja kolaboratif melalui forum-forum diskusi yang mampu memperkuat sinkronisasi program lintas sektor.
“Kita perlu lebih sering berdiskusi agar sinkronisasi program dan kolaborasi antarinstansi berjalan lebih cepat. Tujuannya bukan sekadar berkumpul, tetapi mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain penguatan kepemimpinan, Harisson juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, pengadaan kini menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian serius dari aparat pengawas maupun aparat penegak hukum sehingga seluruh proses harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Pengadaan barang dan jasa sekarang tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses sudah menjadi perhatian aparat penegak hukum. KPK mengetahui secara rinci bagaimana proses pengadaan itu berlangsung. Mereka datang bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan,” tegasnya.
Harisson mengatakan Gubernur Kalimantan Barat terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan.
“Pak Gubernur terus mengingatkan kepada kita semua agar jangan pernah main-main dalam pengadaan barang dan jasa. Semua harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan hingga selesai agar materi yang disampaikan para narasumber dapat diimplementasikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena ilmu yang diperoleh akan sangat bermanfaat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalbar,” pungkasnya.
