Di balik hiruk-pikuk pesta demokrasi yang menghabiskan biaya hingga Rp71,3 triliun pada Pemilu 2024, tersimpan sebuah ironi. Angka itu melonjak 57,3 persen dibanding Pemilu 2019 yang “hanya” Rp45,3 triliun.
Di saat dunia melesat meninggalkan cara-cara lama yang boros dan memakan waktu, Indonesia masih terjebak dalam ritual tahunan yang melelahkan secara finansial, emosional, dan sosial.
Namun, telah tiba waktunya bagi Indonesia untuk mengambil lompatan besar. Di era ketika denyut digital telah merasuki hampir setiap sendi kehidupan, sistem pemilu kita tidak boleh lagi tertinggal. Inilah saatnya Indonesia bertransformasi ke sistem Pemilu Online.
Salah satu argumen terbesar yang selama ini menghantui wacana e-voting adalah kesenjangan digital. Bagaimana mungkin melakukan pemilu serentak secara digital jika saudara-saudara kita di Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara Timur masih gelap gulita oleh sinyal?.
Tidak ada yang lebih menyayat hati selain ketidakadilan dalam hak pilih akibat faktor geografis semata. Daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) terlalu sering menjadi korban dari keterbatasan logistik dan infrastruktur yang tidak merata.
Namun, kegelapan itu kini mulai terusir. Satelit Nusantara 5 (N5) telah berhasil mengorbit. Ini bukan sekadar proyek teknologi, melainkan jembatan emas yang membentang di atas langat Nusantara. Dengan kemampuannya yang luar biasa, satelit ini menjadi pahlawan pemecah masalah “black spot” di titik-titik buta yang selama ini menjadi musuh utama demokrasi.
Dengan kehadiran N5, angin segar berhembus kencang ke seluruh pelosok negeri. Konektivitas internet kini bukan lagi hak istimewa kota metropolitan, melainkan denyut nadi yang menyebar hingga ke desa-desa terisolasi.
Infrastruktur digital yang tadinya seperti mimpi di siang bolong, kini menjadi panggung nyata. Kita telah memiliki fondasi teknis yang mumpuni. Kesenjangan bukan lagi alasan yang absah; di atas langit, SATRIA-1 telah berjaga.
Jika infrastruktur telah siap, maka akurasi adalah mahkota dari sistem ini. Mari kita jujur: Pemilu manual menyisakan terlalu banyak ruang gerak bagi spekulasi. Ribuan kotak suara yang harus diangkut melintasi lautan, logistik yang hilang atau terlambat berminggu-minggu, hingga potensi human error dalam penghitungan adalah momok yang menghantui setiap penyelenggara pemilu.
Teknologi yang kita usung bukanlah sekadar formulir digital. Berbekal penelitian mutakhir mengenai penerapan Blockchain dalam e-voting, kita berbicara tentang sebuah sistem yang tak terpengaruh oleh waktu dan manipulasi. Blockchain adalah buku besar digital yang transparan namun terenkripsi. Setiap suara yang masuk bukanlah sekadar data, melainkan sebuah aset kriptografi yang tidak bisa diubah atau dihapus tanpa persetujuan kolektif dari jaringan.
Bayangkan, hasil pemilu bisa diketahui dalam hitungan jam, bukan bulan. Angka yang keluar bukan hasil taksiran atau perdebatan, melainkan fakla matematis yang diverifikasi oleh sistem. Presisi akan menggantikan spekulasi. Tidak ada lagi cerita tentang “kotak suara tertukar” atau “stempel basah”. Yang ada hanya integritas data yang terverifikasi, transparan, dan dapat diawasi secara real-time oleh seluruh rakyat.
Efisiensi adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua kalangan. Di tengah keterbatasan APBN, menguras Rp71,3 triliun untuk sebuah acara politik adalah kemewahan yang tak lagi bisa kita pertahankan.
Dana sebesar itu bisa dialihkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur publik lainnya. E-voting adalah jawaban atas pemborosan ini. Tidak ada lagi kebutuhan mencetak kertas suara dalam tonase yang absurd, mendistribusikan tenda, atau membayar honor untuk petugas penghitung yang jumlahnya ratusan ribu orang.
Efisiensi ini menjalar ke seluruh aspek. Tenaga yang selama ini terkuras habis untuk mengawasi proses manual yang melelahkan bisa dialihkan pada fungsi pengawasan siber yang lebih strategis. Namun, yang paling fundamental adalah mengurangi ekses konflik sosial.
Sepanjang sejarah demokrasi kita, konflik antar pendukung adalah agenda tahunan yang memakan korban. Data Bawaslu mencatat terdapat 2.293 TPS dengan riwayat kekerasan pada Pilkada 2024, tersebar dari Sulawesi Utara hingga Papua. Politik uang terjadi di 2.799 TPS. Ini adalah biaya sosial yang tak ternilai harganya—hubungan antar saudara, tetangga, bahkan anggota keluarga retak hanya karena perbedaan pilihan politik.
Dengan sistem online, rapat umum raksasa yang sering menjadi panggung provokasi bisa direduksi. Kampanye digital yang terukur akan menekan suhu politik. Suara diberikan di ruang privat masing-masing, meredam potensi gesekan fisik di lapangan. Sistem ini membawa angin sejuk bagi stabilitas nasional.
Konflik yang lahir dari perbedaan hasil hitung cepat akan mati dengan sendirinya, karena hasil akhir akan tersaji dalam waktu singkat dengan bukti kriptografi yang tak terbantahkan.
Tentu, transformasi bukan tanpa tantangan. Cyber security, literasi digital masyarakat, dan kesiapan payung hukum adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Namun, bukankah Indonesia selalu besar karena berani melompat? Raksasa digital ini bukan lagi sekadar wacana; Amerika Serikat, Estonia, hingga India telah berjalan di jalur ini.
Kita memiliki infrastruktur telekomunikasi feber optik dan N5, kita memiliki metodologi (blockchain), dan kita memiliki urgensi yang mendesak (efisiensi dana & sosial). Tidak ada lagi kata “tunda”.
Saatnya Indonesia menjadikan Pemilu sebagai bukti kemajuan peradaban, bukan pameran pemborosan. Mari kita tinggalkan kerumitan masa lalu dan menyongsong demokrasi yang elok, presisi, dan bermartabat di dunia digital.
Waktunya telah tiba. Mari bertransformasi.
Sharing Ide: Hery Arianto
(Pemerhati Sosial & Media)
Foto AI hanya ilustrasi
