PONTIANAK, AKCAYA – Gubernur Kalbar, Ria Norsan menegaskan semua pihak tidak cepat berpuas diri meski angka inflasi year-on-year Kalbar tercatat 2,24 persen atau di bawah target nasional.
Penegasan itu ia sampaikan saat memimpin High Level Meeting Pengendalian Inflasi Semester II 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Rabu (22/7/2026).
“Memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” tegas Ria Norsan.
Ia menekankan pengendalian inflasi harus menjamin tiga hal utama yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran pasokan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga penanganannya pun tidak boleh seragam.
Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sintang sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang 2,13 persen.
Ria Norsan meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Norsan juga mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dini, antara lain gangguan logistik, fluktuasi harga cabai dan bawang merah, faktor cuaca, serta pasokan BBM dan gas.
“Jangan menunggu harga naik baru bertindak, jangan menunggu pasokan langka baru mencari solusi,” pintanya.
Norsan meminta sinergi kuat antara pemerintah daerah, Bulog, Pertamina Patra Niaga, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas komoditas strategis, khususnya beras, cabai, dan bawang merah.
Sementara itu, Kepala BPS Kalbar, Muhammad Saichudin melaporkan komoditas yang sering menyumbang inflasi dalam enam bulan terakhir.
Minyak goreng dan ikan tongkol naik empat kali, ikan kembung serta ikan baung lima kali. Harga beras di Pontianak juga mengalami inflasi selama empat bulan berturut-turut.
Saichudin menambahkan margin perdagangan beras mencapai 18,17 persen, bawang putih 47,98 persen, dan daging sapi 21,82 persen.
Intervensi pemerintah untuk menekan margin tersebut dinilai penting guna menjaga harga di tingkat konsumen. (elp)
