PONTIANAK, AKCAYA – Arah pembangunan nasional dan kepentingan daerah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat setelah mengikuti Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang dirangkaikan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan mengikuti rangkaian sidang secara daring dari Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Forum kenegaraan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mencermati arah kebijakan nasional sekaligus memastikan program pembangunan di daerah tetap berjalan seiring dengan agenda pemerintah pusat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan perjalanan pemerintahannya selama 21 bulan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menangani berbagai persoalan nasional, termasuk sejumlah masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, capaian tersebut tidak terlepas dari keberanian mengambil keputusan, kerja keras, arah kebijakan yang jelas, serta semangat gotong royong seluruh elemen bangsa.
Prabowo juga kembali menegaskan komitmennya terhadap sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kepemimpinan pemerintahan, katanya, harus diarahkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memberikan suara dalam pemilu.
Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden menyampaikan empat prinsip yang menjadi pedoman utama, yakni berpegang pada amanat UUD 1945, menjaga kepentingan inti nasional, menyelesaikan kesulitan rakyat secepat mungkin, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi rakyat dan generasi mendatang.
Di sisi lain, Presiden mengakui masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Ia menegaskan pemerintah belum dapat menyatakan seluruh persoalan bangsa telah tuntas maupun seluruh janji telah terpenuhi.
“Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” tegasnya.
Bagi Kalimantan Barat, arah kebijakan tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat keterhubungan antara agenda nasional dan kebutuhan pembangunan di daerah.
Gubernur Ria Norsan menilai momentum peringatan kemerdekaan harus diikuti dengan kerja nyata untuk memastikan pembangunan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini harus kita jadikan momentum strategis untuk memperkuat persatuan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mengawal setiap arah kebijakan nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan.
Ia juga mengajak masyarakat bersama seluruh pemangku kepentingan menjaga persatuan, stabilitas keamanan, dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen daerah diperlukan untuk mendorong Kalbar tumbuh semakin maju sekaligus memberi kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
Sidang tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kalbar, jajaran Forkopimda Kalbar, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (elp)
