TARAKAN, AKCAYA – Terpilihnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (BEM UBT) sebagai Koordinator Isu Kemaritiman BEM Seluruh Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) XIX BEM SI di Universitas Jambi menjadi momentum bagi mahasiswa untuk membawa persoalan kawasan perbatasan ke panggung kebijakan nasional.
Mandat tersebut tidak hanya dimaknai sebagai posisi strategis dalam organisasi mahasiswa, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk mengawal berbagai persoalan kemaritiman yang selama ini dihadapi daerah-daerah terdepan Indonesia, khususnya Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sebagai provinsi perbatasan, Kalimantan Utara memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus kompleks. Wilayah seperti Nunukan, Sebatik hingga jalur laut Tarakan merupakan pintu keluar masuk aktivitas masyarakat lintas negara. Di balik tingginya mobilitas tersebut, kawasan ini juga menyimpan kerentanan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional.
Mulai dari penyelundupan narkotika, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan barang ilegal hingga pengiriman pekerja migran nonprosedural menjadi tantangan yang masih membayangi kawasan perbatasan Indonesia.
BEM UBT menilai, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Sebab, pembangunan kemaritiman selama ini dinilai lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur pelabuhan, sementara isu keamanan laut serta perlindungan masyarakat perbatasan belum mendapatkan perhatian yang seimbang.
Kerawanan itu bukan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, jalur laut Indonesia berkali-kali dimanfaatkan jaringan kejahatan internasional untuk menyelundupkan narkotika dalam jumlah besar. Salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada Mei 2025 ketika aparat berhasil menggagalkan penyelundupan sekitar dua ton sabu melalui perairan Kepulauan Riau.
Sementara itu, wilayah Nunukan sejak lama dikenal sebagai salah satu jalur utama mobilitas pekerja migran Indonesia menuju Malaysia. Kondisi tersebut turut membuka peluang terjadinya praktik perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, hingga penyelundupan manusia melalui jalur-jalur tradisional yang sulit diawasi secara maksimal.
Tidak hanya itu, lemahnya pengawasan di sejumlah kawasan perbatasan juga berpotensi dimanfaatkan untuk memasukkan berbagai barang konsumsi, bahan bakar hingga komoditas bernilai ekonomi tinggi tanpa prosedur kepabeanan. Praktik tersebut tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengganggu aktivitas perdagangan legal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Anhari Firdaus, menegaskan bahwa amanah sebagai Koordinator Isu Kemaritiman BEM Seluruh Indonesia akan diarahkan untuk memperjuangkan agar persoalan wilayah perbatasan menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.
“Kemaritiman Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari potensi ekonominya. Di wilayah perbatasan, masyarakat setiap hari berhadapan dengan ancaman penyelundupan narkotika, perdagangan orang, hingga peredaran barang ilegal. Karena itu, BEM UBT akan mengawal agar isu keamanan laut, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan penguatan pengawasan perbatasan menjadi agenda bersama gerakan mahasiswa Indonesia,” tegas Anhari.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan perspektif akademik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat di kawasan terdepan Indonesia.
Melalui mandat tersebut, BEM UBT berkomitmen mendorong lahirnya berbagai riset, kajian akademik, advokasi kebijakan, hingga kolaborasi bersama pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat tata kelola kawasan pesisir dan perbatasan.
Bagi BEM UBT, keberhasilan pembangunan kemaritiman tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau pemanfaatan sumber daya laut, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang hidup di garis depan kedaulatan Indonesia.
Karena itu, penguatan sistem pengawasan laut, perlindungan pekerja migran, pemberantasan narkotika, penanganan TPPO, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dinilai harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan dalam strategi pembangunan nasional.
Melalui amanah baru di BEM SI, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan berharap dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat perbatasan dengan para pengambil kebijakan, sehingga isu-isu strategis kemaritiman tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia.
