PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kualitas kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui peningkatan kompetensi pejabat pimpinan tinggi. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Baratbertema Akselerasi Kepemimpinan Strategis Menuju Transformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar itu berlangsung mulai Sabtu (25/7/2026) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.
Agenda diawali dengan apel yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dan diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Sejumlah narasumber berpengalaman turut dihadirkan, di antaranya Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dan Bupati Kubu Raya Sujiwo.
Dalam arahannya, Krisantus menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar agenda rutin atau seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat karakter kepemimpinan dan menyatukan langkah seluruh pimpinan perangkat daerah.
“Ini bukan sekadar awal dari sebuah kegiatan. Lebih dari itu, hari ini merupakan momentum untuk memperkuat kembali karakter dan kualitas kepemimpinan. Saudara hadir di sini bukan semata-mata sebagai pimpinan yang mewakili perangkat daerah masing-masing, melainkan sebagai satu kesatuan kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memikul tanggung jawab besar terhadap arah pembangunan dan masa depan daerah,” ujarnya.
Ia meminta seluruh peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang untuk menguji komitmen, memperkuat integritas, meningkatkan disiplin, membangun jiwa korsa, serta memperkuat sinergi antarlembaga.
Menurut Krisantus, seorang pejabat pimpinan tinggi tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak organisasi sekaligus teladan bagi seluruh aparatur.
“Jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Kepemimpinan adalah pengabdian, bukan sekadar kehormatan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat tidak ditentukan oleh satu perangkat daerah yang bekerja sendiri, melainkan oleh kemampuan seluruh OPD membangun kolaborasi dan bekerja sebagai satu tim.
“Hilangkan sekat antarperangkat daerah. Tinggalkan ego sektoral. Bangun semangat saling percaya dan perkuat sinergi serta kolaborasi. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak ditentukan oleh satu perangkat daerah yang hebat, tetapi oleh kemampuan kita untuk bekerja sebagai satu tim yang solid,” katanya.
Krisantus menilai tema kegiatan sangat relevan dengan tantangan birokrasi saat ini. Transformasi birokrasi, menurutnya, hanya dapat terwujud apabila para pemimpin memiliki keberanian melakukan perubahan, mampu mengambil keputusan strategis, dan tetap menjaga integritas.
Ia berharap lahir pemimpin birokrasi yang berpikir strategis, bekerja cepat namun tetap cermat, berani mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat, serta mampu menghadirkan perubahan nyata di unit kerja masing-masing.
“Masyarakat tidak menilai birokrasi dari banyaknya dokumen yang kita hasilkan. Masyarakat menilai dari kualitas pelayanan yang mereka rasakan. Keberhasilan kita diukur dari seberapa cepat persoalan masyarakat dapat diselesaikan, seberapa mudah pelayanan diberikan, dan seberapa besar dampak pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk membangun pola pikir yang terus berkembang (growth mindset), memperkuat kepemimpinan yang melayani (servant leadership), serta meningkatkan kemampuan bekerja lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat Windy Prihastari mengatakan kegiatan penguatan kapasitas tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar dalam meningkatkan kompetensi pejabat pimpinan tinggi agar mampu menjawab tantangan birokrasi yang semakin dinamis.
Menurut Windy, BPSDM tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga membangun kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
“Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis para kepala OPD agar mampu menjadi agen perubahan di unit kerjanya masing-masing. Melalui penguatan kompetensi ini, kami berharap lahir pemimpin birokrasi yang memiliki integritas, mampu membangun kolaborasi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Windy.
Ia menambahkan, pengembangan kompetensi ASN merupakan investasi jangka panjang bagi Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
