PONTIANAK, AKCAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat telah menggunakan sekitar Rp2,73 miliar dari Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp40 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Secara keseluruhan, penyerapan Banpres hingga saat ini mencapai sekitar Rp13,16 miliar atau 32,90 persen. Dana tersebut digunakan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan penanganan karhutla.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, mengatakan anggaran yang dikelola BPBD terutama digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan.
“Kalau untuk masalah bantuan dari pemerintah pusat, khusus di BPBD sendiri kami hanya mengajukan ataupun menggunakan dana tersebut untuk operasional-operasional penggunaan kami,” kata Ridwan.
Kebutuhan operasional tersebut meliputi uang harian, uang lelah, dan uang makan bagi petugas pemadam karhutla. Sebagian anggaran juga digunakan untuk pengadaan bahan bakar minyak (BBM) bagi mesin pompa air yang digunakan dalam pemadaman.
Selain biaya operasional, BPBD Kalbar mengalokasikan anggaran untuk membeli mesin pemadam karhutla. Peralatan itu disiapkan untuk mendukung daerah yang tidak memperoleh Banpres secara langsung.
Empat kabupaten menjadi sasaran dukungan peralatan tersebut, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.
“Empat kalau tidak salah saya itu yang tidak mendapat Banpres, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau. Nah, itu kami fokuskan untuk di kabupaten tersebut,” ujarnya.
BPBD Kalbar juga menyiapkan mesin pemadam untuk mendukung desa-desa tangguh bencana yang selama ini berada dalam pembinaan BPBD.
Ridwan menegaskan, penggunaan Banpres di BPBD diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional petugas serta pengadaan peralatan pemadam karhutla. Sementara perangkat daerah lain menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan peruntukan masing-masing, termasuk untuk mendukung penanganan karhutla di kabupaten/kota. (elp)
