“Keterbatasan bukanlah tembok, melainkan pintu yang menunggu kita temukan kuncinya.”
Ada sebuah cerita yang tak banyak diketahui orang tentang Kalimantan Barat. Di balik hijaunya hamparan hutan tropis dan aliran sungai yang menjadi nadi kehidupan masyarakat Dayak, Melayu, dan Tionghoa, tersimpan sebuah ironi struktural: APBD yang terbatas menghadapi potensi SDA yang nyaris tak terbatas.
Namun, benarkah kecilnya APBD berarti pembangunan harus berjalan merangkak? Jawabannya: Tidak. Sebab, sejarah telah membuktikan bahwa lompatan besar kerap lahir dari kegentingan. Tulisan ini hendak mengajak pembaca menapaki jejak inovasi, menyelami skema pembiayaan kreatif, dan merancang program asimetris yang membuatKalbar tak perlu menunggu kaya untuk benar-benar maju.
Membaca Peta: Kesenjangan yang Terukur, Bukan Tragedi
Mari kita mulai dengan kejujuran data. Dari 2.031 desa di Kalbar pada 2018, tercatat hanya 1 desa berstatus mandiri, sementara 1.600 desa lainnya tertinggal atau sangat tertinggal. Bayangkan: 75 persen desa di provinsi yang kaya akan emas, bauksit, dan kelapa sawit ini masih bergulat dengan ketidakberdayaan mengelola sumber dayanya sendiri.
Namun, berbeda dengan Jawa yang kepadatan penduduknya menjadi mesin ekonomi sekaligus beban fiskal, tantangan Kalbar adalah disparitas akses dan infrastruktur. Membangun satu kilometer jalan di Kalbar bisa berkali lipat lebih mahal dibanding di Jawa karena medan gambut dan perbukitan serta sebaran pemukiman yang rendah. Ini bukan kegagalan, melainkan panggilan untuk bertindak berbeda.
Program Asimetris: Bukan “Sama Rata” Tapi “Sama Rasa”
Salah satu harapan yang mengemuka pasca-pelantikan pemerintahan baru di tingkat pusat adalah pendekatan pembangunan yang lebih istimewa bagi daerah berkarakteristik khusus. Sebab itulah perlunya pembangunan dengan pendekatan asimetris sesuai karakteristik lokal daerah yang berbeda satu sama lain.
Apa itu program asimetris? Secara sederhana, ia adalah kebijakan yang tidak memaksa semua daerah menggunakan cetakan yang sama. Di ruang fiskal Kalbar yang sempit, program asimetris bisa berupa:
Pertama, kewenangan lebih besar untuk mengelola hasil SDA secara langsung. Selama ini, meskipun Kalbar adalah penghasil komoditas strategis, nilai tambahnya banyak menguap di luar daerah. Pendekatan asimetris dapat memberikan porsi bagi hasil yang lebih adil atau kewenangan hilirisasi skala kecil-menengah.
Kedua, desentralisasi asimetris dalam urusan tertentu. Tidak semua urusan wajib harus dibiayai APBD. Urusan-urusan tertentu—terutama yang terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem di perbatasan—seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui dekonsentrasi yang masif.
Ketiga, regulasi yang longgar namun terukur untuk investasi sosial. Kalbar tidak perlu APBD besar jika swasta dan BUMN bersedia masuk membangun infrastruktur dasar dengan skema manfaat jangka panjang yang adil.
Creative Financing: Antara Mimpi dan Realitas
“Anggaran kecil, kerja besar.” Itulah motto tersirat dari skema pembiayaan kreatif. Berbeda dengan utang konvensional yang membebani, creative financing adalah seni menggerakkan sumber daya non-APBD—mulai dari aset daerah, kerja sama dengan swasta, hingga optimalisasi BUMD—untuk membiayai kebutuhan publik.
Pengalaman Positif: Ketika Daerah Lain Berhasil
Di Jakarta, mekanisme tukar guling (ruislag) aset terbukti efektif membangun fasilitas publik tanpa menguras APBD. Lahan seluas 300 meter persegi milik Pemprov DKI Jakarta ditukar dengan lahan 600 meter persegi yang sekaligus sudah dibangun pos pemadam kebakaran oleh pihak swasta. Gubernur Pramono Anung menyebutnya sebagai role model kolaborasi dan efisiensi anggaran. Model seperti ini sangat mungkin direplikasi di kota-kota besar Kalbar seperti Pontianak atau Singkawang, di mana nilai aset tanah pemerintah cukup kompetitif.
Di Samarinda, di tengah tekanan efisiensi anggaran nasional, Wali Kota Andi Harun mengusung konsep Entrepreneur Government melalui skema Creative Financing. Hasilnya, Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya) tetap berjalan dengan porsi 60 persen infrastruktur dan 40 persen pemberdayaan masyarakat. Bahkan, strategi ini mengantarkannya masuk nominasi penerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Pesannya jelas: efisiensi bukan berarti berhenti berbelanja, tapi memastikan belanja tepat sasaran.
Adapun di Sumatera Selatan, proyek Pelabuhan Tanjung Carat digerakkan dengan skema pembiayaan kreatif yang melibatkan swasta. Meski ada catatan terkait kepastian manfaat jangka panjang bagi daerah, nilai multiplier effect-nya diperkirakan mencapai 1,48—artinya setiap 1 unit investasi menghasilkan tambahan dampak ekonomi 0,48 unit. Ini menjadi pelajaran penting: creative financing harus dirancang dengan porsi manfaat yang jelas bagi daerah, bukan hanya bagi investor.
Jejak Langkah Kalbar: Dari SIMULIASARI hingga Digitalisasi
Di kalangan aparatur sipil Kalbar, nama SIMULIASARI (Sistem Informasi Simulasi dan Informasi Desa Mandiri) Barangkali sudah tidak asing. Ini adalah inovasi murni anak bangsa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalbar. Dengan aplikasi ini, pemerintah dapat mensimulasikan intervensi apa yang paling tepat untuk menaikkan status sebuah desa berdasarkan 50 indikator Indeks Desa Membangun (IDM).
Hasilnya spektakuler: dari hanya 1 desa mandiri di tahun 2018, kini Kalbar memiliki 586 desa mandiri dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal pada 2021. Ini bukti bahwa intervensi yang tepat berbasis data jauh lebih ampuh daripada anggaran besar tetapi tidak terarah. Biaya pengembangan aplikasi ini? Sangat minimal. Dampaknya? Mengubah nasib jutaan warga desa.
Selain itu, Gubernur Ria Norsan mendorong transformasi digital pendapatan daerah. Hingga 2026, sistem pembayaran daerah telah terintegrasi melalui QRIS, EDC, dan virtual account. Bank Kalbar, sebagai BUMD, mencatatkan laba bersih Rp507,4 miliar pada tahun buku 2025 dan memberikan dividen Rp135,8 miliar kepada Pemprov Kalbar. Ini menunjukkan bahwa BUMD yang sehat bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang signifikan—tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi.
Bahkan, Pemprov Kalbar juga mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui skema sewa aset (52 objek), Bangun Guna Serah (BGS), serta optimalisasi Hak Guna Bangunan (HGB) pada 347 bidang tanah produktif. Pendekatan ini persis seperti yang diterapkan DKI, namun disesuaikan dengan konteks lokal Kalbar.
Dari berbagai pengalaman positif di atas, setidaknya ada empat strategi yang bisa diintensifkan Kalbar:
Pertama, perluas skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur dasar. Jangan biarkan APBD kecil menghambat pembangunan jalan, jembatan, atau pelabuhan. Jadikan aset tanah atau potensi pendapatan masa depan sebagai instrumen negosiasi.
Kedua, optimalkan aset daerah dengan skema creative financing seperti ruislag atau BGS. Tanah-tanah idle milik pemerintah yang tersebar di lokasi strategis harus dipetakan dan ditawarkan untuk pembangunan fasilitas publik—sekolah, puskesmas, pasar desa—tanpa harus mengeluarkan uang kontan.
Ketiga, manfaatkan momentum Program Asimetris dari pemerintah pusat. Era kepemimpinan nasional saat ini memberikan ruang bagi daerah dengan karakteristik khusus untuk mendapatkan perlakuan berbeda. Kalbar harus berani mengusulkan kebijakan afirmasi fiskal, terutama untuk daerah perbatasan dan tertinggal.
Keempat, terus genjot digitalisasi dan penguatan BUMD. Bank Kalbar telah membuktikan diri sebagai lokomotif ekonomi daerah. Dengan transformasi menjadi Perseroda (Agustus 2025), potensinya semakin besar. Ini adalah sumber pembiayaan jangka panjang yang harus dijaga dan diperkuat.
Penutup: Menulis Ulang Takdir
Pada akhirnya, “tak perlu kaya dulu baru maju” bukanlah sekadar slogan optimistis. Ia adalah peta jalan yang telah diuji oleh daerah-daerah lain dan mulai dibuktikan oleh anak-anak negeri di Kalbar sendiri.
Keterbatasan fiskal memang fakta. Tapi fakta bukanlah takdir. Dengan program asimetris yang berpihak, skema pembiayaan kreatif yang inovatif, dan —yang terpenting— semangat kolektif untuk mengubah nasib, Kalbar bisa melompat. Tidak perlu menunggu anggaran sebesar Jakarta & Jawa Barat.
Cukup berani memulai, cukup cerdas berkolaborasi, dan cukup merdeka untuk menempuh jalan yang berbeda.
Karena tanah ini, dengan segala kekayaannya, layak untuk tidak lagi dipandang sebagai wilayah “tertinggal”. Layak untuk bangkit, berdiri tegap, dan menunjukkan pada Indonesia bahwa dari pinggiran lah kadang revolusi justru dimulai.
Sharing Idea: Hery Arianto
(Pemerhati Sosial & Media)
