PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk mengatasi kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM), termasuk BBM bersubsidi, serta pemadaman listrik bergilir yang masih berdampak pada masyarakat.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di ruang kerjanya, Rabu (21/10/2026).
Rapat itu melibatkan jajaran Pertamina, PLN, PT AKR, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Pembahasan difokuskan pada upaya memperlancar pasokan BBM ke wilayah pedalaman dan pesisir serta mengurangi dampak keterbatasan daya listrik.
“Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi,” kata Ria Norsan seusai rapat.
Sales Area Manager Pertamina Kalbar menjelaskan, distribusi BBM ke sejumlah daerah, seperti Sintang, Putussibau, Melawi, dan Landak, menghadapi kendala geografis serta transportasi.
Surutnya muka air Sungai Kapuas sempat menghambat pengiriman BBM menggunakan kapal ke depot Sintang.
“Perlu kami sampaikan bahwa depot di Sintang sempat terkendala pasokan menggunakan kapal akibat surutnya air sungai. Sebagai solusi taktis, Pertamina kini mengoptimalkan pasokan yang disalurkan melalui Terminal BBM Pontianak,” ujarnya.
Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina menambah sekitar 27 unit mobil tangki dan menyediakan sejumlah area istirahat bagi awak kendaraan. Langkah ini diharapkan mempercepat pengiriman BBM, terutama ke daerah yang jauh dari Pontianak.
Sementara itu, General Manager PLN Kalbar, Maria Goreti, mengatakan pemadaman listrik bergilir berkaitan dengan pemeliharaan besar atau major overhaul PLTU di Kabupaten Ketapang.
Pemeliharaan tersebut diperkirakan berlangsung selama 54 hari. Selama proses berlangsung, kemampuan pasokan listrik mengalami keterbatasan sehingga PLN harus mengatur distribusi daya, terutama pada malam hari.
“Untuk pemeliharaan di PLTU Ketapang sendiri, karena ini memasuki masa major overhaul, berlangsung selama 54 hari. Defisit daya mampu yang terjadi hanya pada malam hari, dan kami upayakan setiap lokasi yang terdampak padam, maksimal dua jam sudah bisa normal kembali,” jelas Maria.
PLN menargetkan durasi pemadaman di setiap lokasi terdampak maksimal dua jam. Pengaturan tersebut dilakukan untuk mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat selama pemeliharaan pembangkit berlangsung.
Pemprov Kalbar meminta Pertamina dan PLN mempercepat penanganan kendala distribusi BBM dan pasokan listrik, sekaligus memastikan informasi mengenai kondisi layanan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. (elp)
