PONTIANAK, AKCAYA – Pembiayaan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Namun, besarnya nilai pembiayaan tersebut perlu diimbangi dengan kualitas usaha dan kemampuan pelaku UMKM mengelola pinjaman.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, mengatakan akses pembiayaan bagi UMKM terus meningkat dalam delapan tahun terakhir. Meski demikian, penyaluran kredit tidak bisa hanya berorientasi pada peningkatan jumlah maupun plafon pinjaman.
“Ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu kualitas usaha dan kemampuan pelaku UMKM itu sendiri,” kata Maman saat menghadiri kegiatan peresmian simbolis program Kredit Usaha Mikro Peduli (KUM Peduli) di Hotel Mercure Pontianak, Senin (19/10/2026).
Menurut Maman, peningkatan akses modal harus disertai penilaian yang cermat terhadap kondisi usaha calon penerima pembiayaan. Langkah tersebut penting agar kredit yang diberikan benar-benar mendukung pertumbuhan usaha, bukan justru menambah beban keuangan pelaku UMKM.
Ia menjelaskan, pemberian pembiayaan membutuhkan pertimbangan matang karena setiap pelaku usaha memiliki kapasitas berbeda dalam mengelola modal dan memenuhi kewajiban pembayaran.
Jika penyaluran kredit tidak memperhatikan aspek tersebut, risiko kredit bermasalah dapat meningkat dan berpotensi menimbulkan dampak sosial bagi pelaku usaha maupun keluarganya.
Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong penguatan kemitraan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan yang sehat.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui program kemitraan dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Maman berharap, dukungan pembiayaan tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi juga disertai penguatan kapasitas agar UMKM mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, peningkatan pembiayaan diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha dan perekonomian nasional. (elp)
