PONTIANAK, AKCAYA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta dugaan fraud yang melibatkan oknum pegawai Bank Kalbar diusut secara tuntas, transparan, dan terukur.
Ia menegaskan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Zulfydar mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi PAN setelah menerima informasi mengenai dugaan penyimpangan yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum, termasuk Polda Kalimantan Barat.
Menurutnya, penanganan kasus tersebut perlu dilakukan secara jelas agar masyarakat mengetahui perkembangan dan hasil pemeriksaan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya berharap ini jernih, harus terukur dengan jelas, ke mana dan bagaimana. Harus ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai ini tidak ada yang bertanggung jawab,” tegas Zulfydar kemarin.
Ia mengaku prihatin atas informasi mengenai dugaan fraud tersebut, terlebih karena nilai kerugian yang disebutkannya berdasarkan informasi yang diterima cukup besar. Namun, besaran kerugian dan pihak yang bertanggung jawab masih perlu dipastikan melalui proses pemeriksaan.
Zulfydar mengingatkan bahwa Bank Kalbar memiliki peran penting dalam mendukung perputaran ekonomi dan pelayanan keuangan bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Karena itu, persoalan yang menyangkut integritas pengelolaan bank daerah tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Ia juga menyinggung proses pembahasan dukungan pendanaan sebesar Rp50 miliar untuk Bank Kalbar yang sebelumnya melibatkan pembahasan panjang bersama anggota DPRD dan pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan peran Bank Kalbar bagi perekonomian daerah. Karena itu, munculnya informasi dugaan fraud menjadi persoalan yang perlu didalami agar tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap bank milik daerah tersebut.
“Kami saja berusaha membantu 65 anggota dewan bersama pemerintah memutuskan membantu Bank Kalbar dalam bentuk gelontorkan dana Rp50 miliar. Itu terjadi perdebatan yang panjang karena pentingnya putaran perekonomian dari Bank Kalbar bagi masyarakat Kalimantan Barat. Nah, ini yang sebenarnya kami sayangkan terjadi,” ujarnya.
Zulfydar berharap penanganan kasus tersebut dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan terhadap Bank Kalbar. Ia menegaskan bahwa bank daerah tersebut merupakan milik masyarakat Kalimantan Barat sehingga integritas pengelolaan dan profesionalisme harus tetap dijaga.
“Kami berharap ini tuntas, jelas, dan terukur. Kami juga berharap masyarakat tetap percaya dengan Bank Kalbar, jangan ada keraguan. Bank Kalbar adalah milik kita,” katanya.
Terkait kemungkinan adanya faktor internal yang melatarbelakangi dugaan penyimpangan, Zulfydar menilai berbagai informasi perlu ditelusuri lebih lanjut. Ia menyinggung kemungkinan perubahan pola insentif pegawai sebagai salah satu hal yang dapat dipertanyakan, tetapi menegaskan persoalan tersebut perlu didalami dan tidak boleh menjadi dasar kesimpulan sebelum ada kejelasan.
Menurutnya, tata kelola kelembagaan, sistem pengawasan internal, dan kebijakan kesejahteraan pegawai perlu menjadi bagian dari evaluasi apabila ditemukan relevansinya dalam pemeriksaan kasus tersebut.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Zulfydar menyatakan akan mendorong pendalaman melalui komisi terkait. Ia menyarankan agar komisi yang membidangi persoalan tersebut mengundang pihak Bank Kalbar untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan fraud dan langkah perbaikan yang diperlukan.
“Kami sebagai ketua fraksi tentu menyarankan di komisi-komisi nanti untuk dapat mengundang lembaga itu untuk didalami tentang persoalan ini. Kami ingin meningkatkan PAD, optimalisasi pendapatan asli daerah, ternyata ini terjadi hal seperti ini,” ungkapnya.
Zulfydar juga mengingatkan pentingnya menjaga Bank Kalbar sebagai bank daerah yang selama ini menjadi bagian dari sistem perekonomian Kalimantan Barat. Ia menyebut Fraksi PAN sebelumnya telah menyampaikan pandangan agar Bank Kalbar tetap mempertahankan identitas dan perannya sebagai bank milik daerah.
Menurutnya, penyelesaian dugaan fraud secara terbuka dan berdasarkan hukum diperlukan untuk memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut. DPRD, kata dia, akan memaksimalkan fungsi pengawasan guna mendalami persoalan dan mendorong perbaikan tata kelola apabila diperlukan.
Ia berharap proses penanganan oleh aparat penegak hukum dapat memberikan kejelasan mengenai fakta kejadian, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah yang harus dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Bank Kalbar.
