PONTIANAK, AKCAYA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar, memastikan akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan di Kalbar meskipun daerah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen tersebut disampaikan Zulfydar saat melaksanakan Reses Masa Persidangan Kesatu Tahun 2026/2027 di Kota Pontianak, Minggu (18/10/2026) malam. Sejumlah masyarakat hadir untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
Berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dibahas dalam momentum tersebut, termasuk keberlanjutan pembangunan daerah di tengah kondisi karhutla yang berdampak terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Zulfydar menegaskan, kondisi situasional seperti karhutla tidak seharusnya menjadi alasan terhentinya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah dan ditetapkan dalam APBD 2025. Menurutnya, pembangunan dan penanganan karhutla harus tetap berjalan secara bersamaan.
“Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dan ditetapkan dalam APBD 2025 itu tetap berjalan. Sedangkan penanganan karhutla oleh pemerintah daerah juga berjalan. Kami sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD tetap terus melakukan pengawalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberlanjutan pembangunan penting untuk menjaga pergerakan ekonomi dan memastikan program pemerintah tetap memberikan manfaat kepada masyarakat. Jika pembangunan terhenti, proses pembangunan dan pemulihan ekonomi dikhawatirkan berjalan lambat.
Karena itu, Zulfydar menegaskan DPRD Kalbar akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan reses untuk menyampaikan aspirasi dan pokok-pokok pikiran terkait kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Jangan ragu bagi masyarakat untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran melalui reses dan seterusnya. Tentu ini bagian penting bagi kami, bagaimana pembangunan ini harus berjalan dan seterusnya berjalan. Kita tidak boleh berhenti,” katanya.
Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi bahan penting dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. Hal tersebut juga diperlukan dalam proses inisiasi dan pembahasan peraturan daerah yang akan disiapkan ke depan.
Zulfydar menilai setiap rancangan kebijakan harus dibahas secara mendalam, terperinci, dan jelas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung arah pembangunan Kalimantan Barat.
Selain keberlanjutan pembangunan, Zulfydar turut menyoroti dampak kabut asap akibat karhutla terhadap perekonomian daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Ia mengatakan, persoalan karhutla tidak hanya dihadapi Kalimantan Barat, tetapi juga menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia dan negara lain. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja sama dan pemahaman bersama, termasuk dalam melihat dampak kebakaran terhadap lingkungan dan aktivitas ekonomi.
“Ini menjadi pelajaran. Tidak hanya Kalimantan Barat, seluruh Indonesia mengalami persoalan yang sama. Sekarang bahkan Indonesia dianggap oleh negara lain menjadi persoalan. Padahal kita juga menyumbang O2 terbesar di dunia. Jadi, negara-negara juga mesti memahami bahwa kejadian ini bukan hanya terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan, atau Indonesia, tetapi dunia juga menghadapi persoalan yang sama. Artinya, ini persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama,” ujarnya.
Zulfydar berharap pengalaman menghadapi karhutla dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan langkah antisipasi ke depan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tetap berlanjut tanpa mengabaikan penanganan bencana, perlindungan masyarakat, dan pemulihan aktivitas ekonomi.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran serta penyerapan aspirasi dalam kegiatan reses, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan agar tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat.
