PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah daerah diminta tidak lagi hanya berorientasi memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Sebaliknya, setiap daerah harus berani menetapkan target yang lebih tinggi dengan menggali seluruh potensi penerimaan secara optimal agar ruang fiskal semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih maksimal.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat memberikan materi bertajuk “Strategi Penggalian Potensi dan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah” kepada jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota se-Kalimantan Barat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Senin (20/7/2026).
Kegiatan yang digelar di lingkungan BPSDM Kalbar itu turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak.
Dalam paparannya, Harisson menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah daerah bukan sekadar mampu melampaui target yang rendah, melainkan keberanian menetapkan target yang lebih menantang dan bekerja keras untuk mencapainya.
“Kalau target kita terlalu rendah, kemudian realisasinya sedikit di atas target, tentu terlihat bagus di atas kertas. Tetapi yang kita inginkan bukan itu. Kita ingin target yang tinggi sehingga seluruh jajaran benar-benar bekerja keras untuk mencapainya. Dengan begitu, potensi pendapatan daerah bisa digali secara maksimal,” ujarnya.
Menurut Harisson, peningkatan PAD menjadi faktor penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Semakin besar pendapatan daerah, semakin luas pula ruang pemerintah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“APBD pada dasarnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu, daerah harus memiliki kemampuan fiskal yang kuat agar ruang pembangunan semakin besar,” katanya.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan berupa tingginya belanja pegawai yang turut membatasi ruang fiskal. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh membuat daerah bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat.
“Karena itu kita tidak boleh hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Daerah harus mampu memperkuat sumber pendapatannya sendiri melalui optimalisasi PAD,” tegasnya.
Harisson juga mengajak seluruh aparatur mengubah pola pikir birokrasi agar lebih inovatif dalam mengelola potensi penerimaan daerah. Ia menilai semangat reinventing government perlu diterapkan sehingga birokrasi mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Pemerintah harus bekerja semakin efektif, pengeluarannya efisien, tetapi manfaat dan hasil yang diperoleh masyarakat semakin besar. Cara berpikir seperti ini yang harus kita bangun bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan PAD bukan berarti membebani masyarakat dengan pungutan baru. Fokus utama adalah memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh objek pajak yang menjadi hak daerah dapat dipungut secara optimal.
“Yang kita lakukan bukan menambah beban masyarakat, tetapi menggali potensi yang memang sudah menjadi hak daerah, memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh objek pajak memenuhi kewajibannya,”jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Harisson menyebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi sumber penerimaan terbesar Pemerintah Provinsi Kalbar yang potensinya masih dapat terus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih baik.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi melalui kolaborasi lintas instansi agar penyaluran subsidi tepat sasaran.
“Kalau subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, maka penggunaan BBM non-subsidi akan meningkat. Dampaknya tentu penerimaan pajak daerah juga akan meningkat,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Harisson meminta seluruh Kepala Bapenda kabupaten/kota menjadi motor penggerak peningkatan PAD di wilayah masing-masing dengan menghadirkan berbagai inovasi dan strategi baru.
“Saya berharap Bapenda kabupaten dan kota menjadi garda terdepan membantu bupati dan wali kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jangan hanya bekerja secara administratif, tetapi hadir dengan ide, inovasi, analisis, dan strategi agar potensi pajak yang ada benar-benar dapat dioptimalkan,” pesannya.
Menurut Harisson, Bapenda memiliki peran strategis dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk memperluas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kalau PAD meningkat, pembangunan semakin luas, pelayanan publik semakin baik, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” pungkasnya.
