PONTIANAK, AKCAYA – Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyebut persoalan tapal batas wilayah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses masa persidangan III Tahun 2026.
Hal itu disampaikan Zulfydar usai melaksanakan rangkaian reses di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, Kamis (9/7/2026) malam.
Menurutnya, dinamika yang muncul selama reses merupakan hal yang wajar karena masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai harapan sekaligus persoalan yang mereka hadapi.
“Secara umum reses kali ini penuh dengan dinamika. Masyarakat menyampaikan berbagai masukan, harapan, dan pokok-pokok pikiran terkait pembangunan. Itu tentu sangat wajar karena mereka ingin persoalan yang dihadapi dapat segera memperoleh solusi,” ujarnya.
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat adalah persoalan tapal batas wilayah, khususnya pergeseran batas administrasi antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Zulfydar mengatakan, dari tujuh titik wilayah yang mengalami pergeseran, pihaknya telah mendatangi tiga lokasi untuk menyerap aspirasi warga secara langsung.
Menurutnya, komunikasi dengan berbagai pihak juga telah dilakukan dan diharapkan segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret.
“Yang cukup mencolok berkaitan dengan batas wilayah. Dari tujuh titik yang mengalami pergeseran, kami sudah mendatangi tiga lokasi. Saya mendengar sudah ada komunikasi dengan para pihak dan insya Allah akan ada tindak lanjut. Kemungkinan tidak hanya tiga titik, tetapi bisa lebih dari itu. Kita akan melihat perkembangan selanjutnya,” katanya.
Selain persoalan tapal batas, pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama yang disampaikan masyarakat di berbagai daerah.
Di sektor pendidikan, Zulfydar menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga masih memunculkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Menurutnya, minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme SPMB menyebabkan banyak warga merasa kecewa ketika proses penerimaan peserta didik tidak berjalan sesuai harapan.
“Soal pendidikan masih banyak membicarakan zonasi dan pelaksanaan SPMB. Masyarakat yang belum memahami mekanismenya tentu merasa kecewa. Ini menjadi persoalan yang harus kita evaluasi bersama,” ungkapnya.
Meski demikian, Zulfydar melihat adanya semangat positif dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Ia menilai pemerintah bersama DPRD perlu menghadirkan berbagai program yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat, baik secara individu maupun melalui berbagai organisasi dan kelembagaan.
“Saya melihat masyarakat semakin bersemangat membangun Kalimantan Barat. Tinggal bagaimana pemerintah bersama DPRD menghadirkan program-program yang memudahkan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan,” ujarnya.
Zulfydar juga menyoroti pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, keberadaan Bank Kalbar maupun perbankan lainnya harus mampu memberikan kemudahan akses kredit kepada masyarakat.
Di samping itu, edukasi kepada masyarakat mengenai akses pembiayaan dinilai perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak pelaku usaha yang mampu berkembang.
“UMKM membutuhkan kemudahan akses kredit. Keberadaan Bank Kalbar maupun bank lainnya harus benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat. Edukasi juga harus terus ditingkatkan, apalagi Kalimantan Barat memiliki target meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” pungkasnya.
