PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan pembangunan budaya kerja yang berintegritas.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, saat memberikan arahan pada kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Kalbar, Selasa (23/6/2026).
Menurut Harisson, kegiatan asistensi menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait penerapan SAKIP dan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mengapresiasi kehadiran tim KemenPAN-RB yang memberikan pendampingan langsung kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Selamat datang dan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah hadir memberikan asistensi SAKIP dan Zona Integritas di Provinsi Kalbar. Saya berharap kegiatan ini membuat kita semakin paham, sehingga capaian yang sudah baik tidak hanya bertahan, tetapi terus meningkat,” ujar Harisson.
Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada capaian yang telah diraih. Seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Harisson menyebut Pemprov Kalbar menargetkan peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2026. Karena itu, perangkat daerah diminta memahami secara menyeluruh sistem penilaian kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program hingga evaluasi hasil.
“Kalau selama ini nilainya sudah baik, tentu target kita adalah meningkat. Kita tidak boleh puas dengan capaian yang ada. Pemahaman terhadap SAKIP harus semakin baik agar kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja juga semakin meningkat,” tegasnya.
Menurutnya, SAKIP bukan sekadar instrumen administratif berupa laporan kegiatan dan penggunaan anggaran. Lebih dari itu, SAKIP merupakan alat ukur untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, orientasi kerja birokrasi harus bergeser dari sekadar menjalankan program menjadi fokus pada pencapaian hasil yang terukur dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain peningkatan nilai SAKIP, Harisson juga menyoroti pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Ia menilai masih perlu adanya peningkatan partisipasi perangkat daerah dalam mengajukan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kenapa perangkat daerah belum banyak yang mengusulkan diri menjadi WBK atau WBBM? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Jangan sampai semangat membangun Zona Integritas menurun,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan meraih predikat WBK maupun WBBM bukan hanya menjadi prestasi institusi, tetapi juga bukti nyata komitmen aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Untuk itu, Harisson mendorong agar perangkat daerah yang berhasil membangun Zona Integritas diberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi perangkat daerah lainnya.
“Perangkat daerah yang berhasil harus diberikan penghargaan. Dengan begitu akan muncul semangat kompetitif yang positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga menyoroti pentingnya sinkronisasi indikator penilaian kinerja antara Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, harmonisasi indikator diperlukan agar pemerintah daerah tidak menghadapi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Ia berharap ke depan terdapat keselarasan sistem penilaian sehingga pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan program yang berdampak bagi masyarakat.
“Harapan kami ke depan ada penyatuan persepsi sehingga pemerintah daerah bekerja lebih efektif dan tidak terbebani dengan berbagai ukuran yang berbeda,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Harisson menekankan bahwa keberhasilan birokrasi modern tidak lagi diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat. Jadi bukan hanya selesai dilaksanakan, tetapi hasilnya bisa diukur dan dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.
Melalui penguatan SAKIP dan pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan, Pemprov Kalbar berharap mampu menghadirkan birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
