PONTIANAK, AKCAYA – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Suib, menantang DPR RI agar konsisten menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai 2029.

Menurut Suib, ketegasan parlemen dalam merespons dinamika putusan MK dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik persyaratan calon wakil presiden harus diikuti komitmen yang sama terhadap putusan MK mengenai penataan sistem pemilu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalbar itu menilai, jangan sampai DPR RI hanya menunjukkan respons cepat terhadap persoalan yang berkaitan dengan dinamika politik tertentu, tetapi justru lamban ketika harus menjalankan putusan yang menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.

Advertisement

“Saya menantang teman-teman di parlemen pusat untuk mengikuti dan menindaklanjuti Putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal secara konsisten. Jangan sampai DPR hanya reaktif terhadap isu personal atau dinamika politik jangka pendek, tetapi justru melambat dalam mengeksekusi putusan MK yang menyangkut desain besar demokrasi kita,” kata Suib dalam, Selasa (17/11/2026).

Ia mengatakan, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Melalui putusan tersebut, pemilu yang sebelumnya digelar secara serentak dengan lima kotak suara akan dipisahkan menjadi dua tahapan.

Pemilu Nasional mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, serta DPD RI. Sementara Pemilu Lokal meliputi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, yang dijadwalkan berlangsung sekitar 2 hingga 2,5 tahun setelah pelantikan pejabat nasional.

Bagi Suib, pemisahan jadwal pemilu bukan sekadar perubahan teknis penyelenggaraan, melainkan langkah penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan tata kelola kepemiluan.

Ia mengemukakan tiga alasan mengapa DPR RI perlu segera menindaklanjuti putusan tersebut melalui revisi Undang-Undang Pemilu.

Pertama, memperbaiki proses verifikasi administrasi pencalonan. Menurutnya, pengalaman polemik persyaratan pendidikan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 harus menjadi bahan evaluasi agar proses pemeriksaan dokumen kandidat semakin ketat, transparan, dan akuntabel.

Dengan tahapan pemilu yang tidak lagi menumpuk dalam satu waktu, KPU dan Bawaslu dinilai memiliki ruang lebih memadai untuk melakukan pemeriksaan serta pengawasan terhadap persyaratan setiap kandidat.

Kedua, meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Pemisahan pemilu diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk menilai visi, program pembangunan, dan rekam jejak calon kepala daerah maupun anggota DPRD tanpa terlalu didominasi isu politik nasional.

Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap konstitusi. Suib mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus menjadi pedoman dalam penyusunan regulasi kepemiluan.

Menurutnya, ketidakjelasan sikap DPR RI dalam menerjemahkan putusan tersebut ke dalam revisi undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum menjelang tahapan Pemilu 2029.

Ia berharap pembahasan revisi UU Pemilu, termasuk melalui Panitia Kerja (Panja) di Komisi II DPR RI, tidak hanya berfokus pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat sistem demokrasi.

“Publik menunggu pembuktian bahwa ketegasan parlemen dalam mengawal putusan peradilan benar-benar dilandasi komitmen menjaga konstitusi, bukan kalkulasi politik sesaat. Karena itu, norma transisi dan penguatan mekanisme verifikasi calon harus segera dituntaskan dalam revisi UU Pemilu,” tegasnya.

Suib yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Partai Hanura Kalbar menegaskan, konsistensi menjalankan putusan MK merupakan bagian penting dalam menjaga kepastian hukum sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. (elp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *