JAKARTA, AKCAYA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Menurut Didik, rangkaian safari politik yang dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah berlangsung di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal.
Ia menilai langkah tersebut tidak hanya memiliki implikasi politik menuju Pemilu 2029, tetapi juga berpotensi memengaruhi perkembangan ekonomi nasional karena Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh kuat di dalam pemerintahan.
“Safari politik ini tidak bisa dipandang semata sebagai kegiatan silaturahmi politik. Dampaknya bisa meluas terhadap dinamika politik nasional dan persepsi pelaku ekonomi,” kata Didik, Minggu (28/6).
Didik juga menyoroti perubahan sikap Jokowi yang sebelumnya pernah menyatakan akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa setelah mengakhiri masa jabatannya. Namun, menurutnya, perkembangan politik menunjukkan arah yang berbeda.
“Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” ujarnya.
Menurut Didik, safari politik tersebut merupakan langkah politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan persaingan di kalangan elite. Ia juga menyoroti aktivitas politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai semakin intens melalui berbagai kunjungan ke daerah.
Kondisi tersebut, kata dia, berisiko mengalihkan perhatian elite politik dari fokus terhadap kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi.
“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” katanya.
Didik menilai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi mengalami pelemahan. Jika kondisi itu terjadi, menurutnya, konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda ekonomi dapat terganggu.
Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), Didik menjelaskan bahwa hubungan antara presiden dan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan arah politik nasional sekaligus memengaruhi persepsi investor dan dunia usaha.
“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi,” jelasnya.
Meski demikian, Didik menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif baik. Indikator seperti inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi dinilai masih cukup positif.
Namun, ia berpandangan bahwa tekanan terhadap perekonomian nasional saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor non-ekonomi, terutama dinamika politik yang berkembang.
“Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” tutup Didik. (elp)
