Ada ironi yang menganga di negeri berpenduduk Muslim terbesar dunia ini. Di tanah yang religius, 23,36 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan per September 2025, dan rasio gini tercatat 0,363—angka yang meski menurun, tetap menyisakan jurang antara mereka yang berkelimpahan dan mereka yang berjuang bertahan hidup.

Pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan nyaris tidak menyentuh lapisan terbawah. Di sinilah kegelisahan Muhaimin Iskandar menemukan urgensinya, dan di sinilah Pasal 33 UUD 1945—yang selama puluhan tahun dibiarkan menjadi huruf mati—kembali ditiupkan ruhnya.

Pasal yang Kehilangan Roh

Advertisement

Pasal 33 adalah maklumat suci tentang kedaulatan bangsa atas bumi, air, dan kekayaan alamnya. Ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; ayat (4) menambahkan prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan. Namun selama puluhan tahun, pasal ini diperlakukan sebagai pajangan konstitusional—dikutip dalam pidato, tetapi diabaikan dalam kebijakan. Ekonomi tumbuh, tetapi kepemilikan tanah semakin terkonsentrasi, akses permodalan semakin timpang, dan rakyat kecil semakin tersingkir dari panggung ekonominya sendiri.

Muhaimin Iskandar, sebagai Ketua Umum PKB dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, secara eksplisit menegaskan bahwa Sosialisme Islam berpijak pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Ia tidak berbicara tentang ideologi impor. Ia sedang mengembalikan ruh ke dalam tubuh konstitusi—ruh yang telah lama dicopot oleh pragmatisme pembangunan yang memuja pertumbuhan tanpa keadilan.

Bukan Sosialisme Marxian, Melainkan Warisan Tjokroaminoto dan Shariati

Yang membuat gagasan ini berakar kuat adalah silsilah intelektualnya. Muhaimin merujuk pada H.O.S. Tjokroaminoto, yang dalam Islam dan Sosialisme-nya menegaskan bahwa Islam sangat membenci kapitalisme yang menindas, dan bahwa cita-cita sosialisme dalam Islam tidak ada hubungannya dengan pengaruh bangsa Eropa. Ia juga merujuk pada Ali Shariati, yang menempatkan tauhid sebagai landasan sosial: jika Tuhan itu Esa, maka tidak boleh ada kelas, tidak boleh ada kasta, dan tidak boleh ada manusia yang menyembah berhala modern bernama kapitalisme.

Sosialisme Islam yang digagas Muhaimin bukan komunisme, bukan pula sosialisme sekuler. Ia berpijak pada tauhid, menghormati hak milik, tetapi menolak kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir orang hingga melahirkan eksploitasi. Ia adalah ruh bagi Pasal 33, sementara pemberdayaan adalah caranya. Inilah jalan ketiga yang selama ini absen: bukan kapitalisme yang menciptakan oligarki, bukan pula sosialisme negara yang membunuh inisiatif.

Data yang Berteriak: Mengapa Ini Mendesak

Kegelisahan Muhaimin bukanlah retorika kosong. Data BPS berbicara dengan sangat lantang. 82 persen petani Indonesia menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare, dan jumlah petani gurem melonjak dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta pada 2023. Rata-rata upah pekerja pertanian hanya Rp2,4 juta per bulan, jauh di bawah rata-rata nasional Rp2,84 juta. Sementara itu, 86,6 juta pekerja—59,4 persen dari total pekerja—berada di sektor informal, sebagai buruh tani, pedagang kecil, buruh lepas, dan pekerja rumah tangga yang hanya mampu bertahan hidup, tidak mampu naik kelas.

Inilah involusi ekonomi yang dipotret Clifford Geertz pada 1963: bergerak, tetapi tidak maju. Produksi meningkat, tetapi produktivitas per pekerja tidak bertambah. Pertanian tidak mampu menyejahterakan pekerjanya, hanya mampu membuat mereka bertahan hidup sekadarnya. Selama 25 tahun reformasi, demokrasi elektoral berjalan, tetapi agenda kemiskinan tidak teratasi secara mendasar. Di sinilah sosialisme Islam hadir bukan sebagai utopia, melainkan sebagai jawaban struktural atas kegagalan pembangunan yang berpihak.

Koperasi Pesantren: Dari Langit Utopia ke Bumi Kebijakan

Kekuatan strategis gagasan Muhaimin terletak pada kemampuannya turun dari diskursus ke kerja nyata. Sebagai Menko PM, ia tidak berhenti pada seminar dan buku. Ia meluncurkan model ekonomi berbasis koperasi pesantren, dengan Jawa Timur sebagai percontohan melalui 300 koperasi pesantren yang akan diintegrasikan ke dalam rantai pasok industri nasional. Targetnya jelas: pada akhir 2026, efektivitas koperasi pesantren Jawa Timur dapat dibuktikan kepada Presiden Prabowo, dan pada 2028, model ini diterapkan secara nasional.

Koperasi pesantren dirancang dengan tata kelola keuangan yang sehat, kepemilikan yang terbuka, dan tanggung jawab kolektif. Muhaimin menegaskan bahwa koperasi harus benar-benar menjadi milik bersama, bukan dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Nilai-nilai ini—kejujuran, solidaritas, kerja sama, dan semangat maju bersama—adalah modal sosial pesantren yang selama ini tidak diterjemahkan menjadi etos kerja ekonomi. Kini, pesantren didorong bertransformasi dari konsumen menjadi pelaku ekonomi mandiri dan berdaya saing.

Yang membuat model ini semakin strategis adalah keterhubungannya dengan industri besar. Muhaimin mencontohkan industri kendaraan listrik BYD di Indonesia: jika komponen-komponennya diproduksi di dalam negeri, maka BYD tumbuh sekaligus menumbuhkan pengusaha Indonesia. “Kita tidak hanya menjadi pembeli, tetapi kita juga sekaligus produsennya, sehingga tumbuh koperasi,” ujarnya. Ini bukan proyek simbolik. Ini adalah reindustrialisasi dari bawah, yang menghubungkan pesantren—institusi pendidikan tertua dan terluas di Indonesia—dengan rantai nilai ekonomi modern.

Taruhan Strategis Bangsa

Membangkitkan kembali semangat sosialisme Islam adalah taruhan strategis karena tiga alasan mendasar. Pertama, ia menyambungkan pembangunan dengan akar konstitusi: Pasal 33 bukan sekadar pasal ekonomi, melainkan amanat tentang keadilan sosial yang berketuhanan. Kedua, ia menjawab kegelisahan demografis: mayoritas Muslim yang selama ini menjadi objek pembangunan kini diposisikan sebagai subjek yang memiliki ruh, hak, dan daya. Ketiga, ia menawarkan mekanisme konkret—koperasi pesantren—yang dapat diuji, diperbaiki, dan direplikasi, bukan sekadar retorika keadilan.

Jika gagasan ini berhasil, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Ia akan menjadi contoh peradaban di mana Islam menjadi sumber pembebasan, bukan pembenaran ketimpangan. Dan sejarah akan mencatat bahwa di tengah gemerlap statistik yang menipu, ada mereka yang memilih membela lambung umat yang kosong—bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kerja-kerja yang berpihak. Pasal 33 akhirnya menemukan ruhnya kembali, dan ruh itu bernama sosialisme Islam.

Sharing Ide: Hery Arianto
Pemerhati Sosial & Media 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *