PONTIANAK, AKCAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat memperluas penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang periode 2022–2024.

Sebanyak 24 pihak, terdiri dari 23 direktur utama perusahaan dan pimpinan cabang Bank Kalbar, dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.

Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kalbar. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung secara bertahap pada 10–17 November 2026.

Advertisement

Kepala Kejati Kalbar, Emilwan Ridwan, melalui Kasi Penerangan Hukum I Wayan Gedin Arianta mengatakan, pemeriksaan tersebut bertujuan menelusuri lebih jauh aliran dana CSR sekaligus mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam proses penghimpunan, pengelolaan, hingga penggunaan dana untuk kegiatan Napak Tilas.

“Pemanggilan sejumlah pihak ini merupakan bagian dari pendalaman penyidikan. Penyidik tidak hanya menelusuri aliran dan penggunaan dana CSR, tetapi juga menggali sejauh mana keterkaitan, peran, serta pengetahuan masing-masing pihak terhadap proses penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan dana dalam kegiatan Napak Tilas tersebut,” ujar Wayan dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Menurutnya, keterangan para pihak diperlukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Pemeriksaan juga diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai konstruksi perkara sebelum menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian, melengkapi alat bukti, serta memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai konstruksi perkara sebelum menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum,” katanya.

Wayan menegaskan, proses penyidikan dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti. Ia juga mengingatkan bahwa pihak-pihak yang dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi tetap memiliki hak hukum yang harus dihormati.

“Setiap pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi tetap harus dihormati hak-haknya dan dikedepankan asas praduga tidak bersalah,” tegasnya.

Kejati Kalbar memastikan penyidikan perkara tersebut terus berjalan dengan menelusuri setiap fakta dan mendalami peran masing-masing pihak. Penetapan pertanggungjawaban pidana, kata Wayan, harus didasarkan pada kecukupan alat bukti serta hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kejati Kalbar juga menegaskan komitmennya menuntaskan perkara tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemanggilan Mulai 10-17 November

Surat pemanggilan tersebut merinci 24 pihak yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan selama enam hari kerja. Mereka terdiri atas pimpinan 23 perusahaan dan Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ketapang.

Pada Selasa, 10 November 2026, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Putra Sari Lestari, PT Ketapang Bangun Sarana, PT Pusaka Zaman Raja, PT Lestari Abadi Perkasa, dan PT Wahana Hijau.

Selanjutnya, Rabu, 11 November 2026, pemanggilan ditujukan kepada Direktur Utama PT Aditia Agro Indo, PT Simas Sawit Kalimantan, serta pihak yang tercantum sebagai Direktur Utama PT Mustika Agung Sentosa/PT Asia Mukti Lestari/PT Sandika Makmur Sawit.

Pada Kamis, 12 November 2026, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Rim Intan Mining, PT Citra Mineral Investinto, PT Well Harvest Winning, dan PT Indomarko Rismatama.

Kemudian pada Jumat, 13 November 2026, giliran Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ketapang, Direktur Utama PT Buana Mega Tama, PT Wana Kerta Eka Lestari, dan PT Good Hope Group yang dipanggil.

Pemeriksaan berlanjut pada Senin, 16 November 2026, dengan pemanggilan Direktur Utama PT Artu Agro Nusantara, PT Artu Planstation, PT Artu Borneo Perkebunan, PT Mandiri Kapital Jaya, serta PT Artu Energi Resorses.

Sementara pada Selasa, 17 November 2026, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Sandika Nata Palma, PT Citra Mineral Invescindo, dan PT Hutan Ketapang Industri. (elp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *