PONTIANAK, AKCAYA – Transformasi digital tidak bisa berjalan satu arah. Ia butuh dialog, kritik, dan keterlibatan publik. Kesadaran itu yang coba dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak lewat Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Pontive Center.
Forum ini bukan sekadar agenda formal. Ia menjadi ruang temu antara pemerintah dan masyarakat dari akademisi, media, pelaku usaha, hingga komunitas untuk membicarakan satu hal penting yakni bagaimana layanan digital bisa benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyebut partisipasi dalam forum ini sebagai energi penting bagi perbaikan layanan.
“Saya mengapresiasi para undangan, mitra kerja, dan stakeholder yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik ini,” ujarnya.
Bagi Diskominfo, forum ini bukan hanya tempat mendengar, tetapi juga cermin untuk mengevaluasi diri. Dari diskusi yang berlangsung, muncul satu benang merah yakni literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah.
“Ada beberapa perbaikan yang perlu kami lakukan, terutama dalam meningkatkan literasi digital, khususnya di kalangan anak muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan menggunakan teknologi,” kata Akbar.
Pernyataan itu mencerminkan realitas hari ini ketika akses digital semakin luas, tetapi pemahaman belum tentu sejalan. Di titik inilah peran pemerintah tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur.
Akbar menegaskan, Diskominfo harus melangkah lebih jauh yakni memastikan data terintegrasi, layanan terkoneksi, dan kebijakan berbasis informasi yang akurat.
“Diskominfo tidak hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga memastikan integrasi dan kualitas data untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Peran itu tidak sederhana. Diskominfo kini bergerak sebagai regulator, koordinator, fasilitator, hingga walidata mengelola dan menyelaraskan data antar perangkat daerah. Dalam bahasa lain, mereka adalah “pengatur lalu lintas” ekosistem digital di kota ini.
Langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Pontianak 2025–2029 yakni kota yang maju, sejahtera, dan humanis melalui penguatan tata kelola berbasis teknologi.
“Transformasi digital harus ditopang tata kelola yang kolaboratif dan pelayanan publik yang responsif,” lanjut Akbar.
Di tengah upaya itu, sejumlah capaian turut dipaparkan. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025 mencapai 3,73 kategori sangat baik. Sebuah indikator bahwa digitalisasi pemerintahan mulai berada di jalur yang benar.
Diskominfo juga mengelola Data Center yang menampung 167 aplikasi dan website pemerintah, serta menyediakan akses internet di ruang-ruang publik.
Sementara dalam sektor data, lebih dari 3.000 dataset telah dihimpun dalam portal Satu Data, dengan 2.692 data statistik sektoral pada 2025. Indeks Satu Data Indonesia Kota Pontianak pun berada di angka 71,58, masuk kategori baik.
Dari sisi pelayanan, hasilnya bahkan lebih mencolok. Survei Kepuasan Masyarakat mencatat indeks 97,838 kategori sangat baik. Namun angka-angka itu bukan akhir. Justru menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh.
“Kami berharap kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dapat terus berjalan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tutup Akbar.
Di era digital, pelayanan publik tak lagi soal cepat atau lambat. Tapi soal relevan atau tidak. Dan lewat forum ini, Pontianak mencoba memastikan yakni suara publik tetap jadi arah utama.
