PONTIANAK, AKCAYA — Dugaan fraud dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Kalbar menjadi sorotan. Praktisi hukum dari Kita Melek Hukum, Andrean Winoto Wijaya, mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk memeriksa jajaran direksi hingga Dewan Pengawas.
Menurut Andrean, dugaan penyimpangan tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada oknum pelaksana di lapangan.
Sebagai bank milik daerah, Bank Kalbar mengelola dana yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
“Kami menduga fraud ini bersifat sistematis. Tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu atau dua orang. Harus ada pihak yang membackingi atau memberi fasilitas agar oknum bisa bekerja. Mulai dari direktur hingga dewan pengawas harus diperiksa,” tegas Andrean, Jumat (6/11/1026).
Ia juga menyoroti dugaan pencatutan identitas masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam pengajuan KUR. Penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) tanpa sepengetahuan pemiliknya dinilai sebagai persoalan serius yang berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data pribadi.
Andrean meminta masyarakat yang merasa dirugikan untuk bersatu mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.
“Korban harus bersatu mencari kebenaran. Orang yang tidak paham proses kredit justru dicatut identitasnya. Ini merugikan bank daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, KUR merupakan program pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat.
Namun, apabila program tersebut disalahgunakan, manfaat yang seharusnya diterima masyarakat justru berpotensi berubah menjadi beban.
“Bayangkan, masyarakat yang harusnya dibantu malah tidak mendapat nominal yang seharusnya. Bagaimana mau membentuk perekonomian? Ini harus ditindak tegas,” katanya.
Selain mendesak pengusutan hukum, Andrean meminta manajemen Bank Kalbar bersikap terbuka. Ia menilai direksi perlu memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat agar persoalan tersebut tidak semakin menggerus kepercayaan publik.
“Kepercayaan publik harus dipulihkan. Kalau tidak ada transparansi, bagaimana Bank Kalbar bisa mempertanggungjawabkan dirinya? Masyarakat berhak tahu siapa saja yang terlibat,” tegasnya.
Andrean juga mengingatkan bahwa dugaan fraud tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa tahun sebelum mencuat ke publik. Karena itu, ia meminta media terus mengawal proses penanganannya agar tidak muncul korban baru.
Menurutnya, dampak kasus ini tidak hanya menyangkut reputasi perbankan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program pembiayaan pemerintah dan perekonomian daerah.
“Kalau masyarakat takut datang ke Bank Kalbar untuk mengakses KUR, yang rugi adalah daerah kita sendiri. Perekonomian Kalimantan Barat ikut terkena imbas,” ujarnya.
Desakan serupa sebelumnya disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar. Ia meminta dugaan penyimpangan tersebut diusut tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Sementara itu, Polda Kalimantan Barat telah menyatakan tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan penyaluran KUR di Bank Kalbar.
Andrean memastikan pihaknya akan terus mengawal proses hukum tersebut demi melindungi kepentingan masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik terhadap Bank Kalbar. (elp)
