PONTIANAK, AKCAYA – Realisasi investasi di Kalimantan Barat mencapai Rp10,6 triliun hingga semester pertama 2026. Angka tersebut menempatkan capaian investasi Kalbar di jalur target tahunan yang dipatok sekitar Rp21 triliun.
Kinerja investasi juga menunjukkan lonjakan signifikan pada 2025. Realisasi investasi tercatat Rp51,36 triliun atau melampaui target Rp30,39 triliun.
Ketua Tim Kerja Penanaman Modal Provinsi Kalbar, Teresia Widi Adis, mengatakan capaian tersebut perlu diikuti dengan kontribusi nyata dunia usaha terhadap masyarakat.
“Dengan tercapainya realisasi lebih dari 100 persen ini, pemerintah meminta komitmen pengusaha untuk memberikan dampak kepada masyarakat, terutama terhadap kesejahteraan,” kata Teresia dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar yang digelar Sekber Satu Kata, Kamis (8/10/2026).
Menurut Teresia, Kalbar masih membuka ruang bagi investasi baru. Namun, masuknya modal harus dibarengi dengan penguatan kemitraan antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kalbar masih sangat terbuka untuk investasi. Pengusaha harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kemitraan dengan UMKM harus ditingkatkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Praktisi Ekonomi Kalbar, Muhammad Fahmi, menilai kemudahan birokrasi dan kepastian hukum masih menjadi faktor penting untuk menarik investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).
Menurut Fahmi, proses perizinan yang rumit berpotensi membuat investor mempertimbangkan kembali rencana penanaman modalnya.
“Harus ada kepastian hukum dalam regulasi penanaman modal asing. Pelayanan perizinan dan birokrasi, khususnya untuk PMA, perlu diperkuat. Birokrasi yang rumit menyebabkan pengusaha berpikir dua kali untuk menanamkan modal,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah menyederhanakan prosedur yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan investasi dari luar negeri. Penyederhanaan tersebut dinilai penting agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan investasi.
Selain kemudahan perizinan, Fahmi menilai Kalbar perlu memperkuat strategi hilirisasi agar investasi tidak berhenti pada kegiatan produksi bahan mentah.
“Pemerintah Kalbar perlu menyiapkan langkah strategis dalam investasi untuk mendorong kemajuan perekonomian. Hilirisasi harus dilakukan secara optimal sehingga alur produksi, distribusi, dan pemasaran dari dan ke Kalbar bisa berjalan lancar,” ujarnya. (elp)
