Di tepi Selat Malaka, sebuah dermaga panjang membentang seperti janji yang lama tertunda. Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat, bukan lagi sekadar infrastruktur megah yang diam menunggu.
Sebuah aturan baru dari pusat—yang melarang ekspor sumber daya alam melewati pelabuhan perantara seperti Singapura dan Malaysia—telah mengubah arah arus barang, dan bersama itu, mengubah arah keuntungan: dari yang selama ini mengalir ke daerah lain, kembali ke pangkuan Kalbar.
Sinyal dari Jakarta: Tak Ada Lagi “Singgah” di Negara Lain
Pada 2 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan perintah yang menggema ke seluruh rantai logistik nasional. Dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta, ia melarang ekspor sumber daya alam—hasil tambang, energi, hingga LNG—melakukan transit di negara perantara. “Jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, ya lewat transit negara tertentu. Ya, saya nggak mau,” tegas Bahlil.
Ia mencontohkan ekspor ke China: “Kirim dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara yang itu, ya. Hanya stempel, baru dia bilang ini ekspor dari negara dia”. Untuk Jepang dan Korea, ia memerintahkan hal yang sama: langsung dari Indonesia, tanpa singgah.
Alasannya bukan sekadar efisiensi. Bahlil menyoroti praktik yang selama ini menguntungkan negara perantara: “Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan”.
Perintah ini menjadi pukulan telak bagi pola lama di mana komoditas Indonesia “diklaim” sebagai ekspor negara lain setelah hanya melewati pelabuhan transit.
Bagi Kalbar, aturan ini adalah pintu yang terbuka lebar: tidak ada lagi alasan bagi hasil bumi Kalbar untuk mencari pelabuhan di luar provinsi.
Jawaban Kijing datang kurang dari dua bulan sebelumnya. Pada 29 Juni 2026, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melepas ekspor perdana peti kemas dari Terminal Kijing.
Sebanyak 180 kontainer berisi aluminium, kelapa bulat, dan minyak kelapa mentah diberangkatkan langsung menuju pasar internasional, dengan nilai ekspor mencapai USD 1.206.388,36 atau sekitar Rp21,49 miliar.
“Dengan beroperasinya Terminal Kijing sebagai pintu ekspor langsung, rantai logistik menjadi lebih singkat, biaya distribusi lebih efisien, dan daya saing produk daerah semakin meningkat,” ujar Ria Norsan saat pelepasan.
Angka itu bukan sekadar simbol. Ia adalah bukti bahwa jalur langsung dapat beroperasi. PT Indonesia Chemical Alumina mengirim 150 kontainer alumina ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan; PT Ferrindo mengirim kelapa bulat ke Yangpu, Tiongkok; sementara PT Borneo Alumina Indonesia dan PT Unicoco mengirim kargo ke Malaysia.
Untuk Vietnam, jalur Kijing tengah disiapkan secara konkret: Gubernur Ria Norsan mendorong ekspor sotong dan ikan segar dari Bengkayang langsung melalui Kijing, dengan Vietnam sebagai pasar yang dibidik, sembari melengkapi sertifikasi HACCP dan registrasi Unit Pengolahan Ikan.
Adapun Rusia, meski belum muncul dalam data ekspor perdana, kerangka aturan Bahlil—yang menuntut pengiriman langsung ke negara tujuan tanpa transit—membuka pintu bagi Kijing untuk merentangkan jalur ke pasar Eurasia tanpa harus melewati pelabuhan perantara mana pun.
Kinerja kepelabuhanan pun menegaskan bahwa Kijing bukan pelabuhan musiman. Throughput Terminal Kijing melesat dari 1,95 juta ton pada 2023 menjadi 2,75 juta ton pada 2024, lalu menembus 4 juta ton pada 2025.
Hingga Triwulan III 2026, total ekspor melalui Kijing tercatat 792.507 ton, dengan CPO dan alumina sebagai komoditas utama, sementara lonjakan arus general cargo mencapai 316,2 persen.
Dermaga sepanjang lebih dari 1.900 meter dengan kedalaman hingga minus 15 meter memungkinkan kapal besar bersandar langsung, memangkas ketergantungan pada pelabuhan feeder di luar provinsi.
DBH: Dari “Lepas” Menjadi “Kembali”
Di balik kontainer dan tonase, ada pertanyaan yang lebih mendasar bagi Kalbar: siapa yang berhak atas Dana Bagi Hasil dari ekspor bumi Kalbar? Selama puluhan tahun, jawabannya pahit. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyebutnya dengan getir: “Kita sudah puluhan tahun rugi. DBH ekspor sawit dan tambang itu lepas.
Tercatat sebagai hasil buminya dari Riau dan DKI Jakarta. Potensinya triliunan rupiah per tahun hilang begitu saja”. Komoditas utama Kalbar terpaksa keluar melalui Dumai atau Tanjung Priok, sehingga pendapatan ekspor tercatat sebagai milik provinsi lain.
Kini, dengan ekspor langsung melalui Kijing, rantai pencatatan itu berpindah hulu. “Ekspor kita nantinya akan melalui Pelabuhan Internasional Kijing, sehingga Dana Bagi Hasil tidak keluar daerah dan berdampak langsung pada pendapatan asli daerah,” tegas Krisantus.
Angka-angka DBH sawit yang diterima Kalbar selama ini memperlihatkan betapa besar ketimpangannya: alokasi DBH sawit untuk Kalbar pada 2026 tercatat sekitar Rp71 miliar untuk 14 kabupaten/kota, sementara realisasi yang masuk ke kas daerah disebut hanya sekitar Rp43 miliar—jauh dari potensi yang seharusnya.
Dengan pencatatan ekspor yang kembali ke Kijing, gap itu memiliki peluang untuk menyempit, dan transfer pusat ke daerah dapat mencerminkan kontribusi bumi Kalbar secara lebih adil.
Aturan Bahlil dan operasional Kijing bukan dua peristiwa yang terpisah. Yang pertama menutup pintu bagi pencatatan di negara perantara; yang kedua membuka gerbang bagi pencatatan di rumah sendiri.
Bagi Kalbar, keduanya bertemu dalam satu tarikan napas: keuntungan pelabuhan harus berbanding lurus dengan keuntungan daerah. Kijing telah membuktikan bahwa ia mampu berlayar langsung ke China Selatan, Jepang, Korea, dan tengah merintis Vietnam—dan dengan aturan baru yang menolak transit, jalur ke Rusia dan pasar-pasar lain terbuka tanpa perlu singgah di pelabuhan orang lain.
Kini, yang tersisa adalah memastikan bahwa setiap kontainer yang berangkat dari Mempawah membawa pulang sesuatu yang selama ini tertunda: hak Kalbar atas hasil buminya sendiri.
Sharing Ide: Hery Arianto
Pemerhati Sosial & Media
