PONTIANAK, AKCAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat.
Komitmen tersebut ditegaskan Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak, drg. Hary Agung Tjahyadi, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik bertema Pengembangan Layanan di RSUD dr. Soedarso, Kamis (5/11/2026).
Hary mengatakan, sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik, RSUD dr. Soedarso memiliki kewajiban untuk terbuka terhadap aspirasi masyarakat, khususnya pengguna layanan rumah sakit.
Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.
“Sebagai satu unit layanan publik memang diwajibkan untuk transparan kepada publik terkait dengan masukan-masukan, informasi, saran dan sebagainya dari pengguna ke masyarakat yang memanfaatkan layanan publik tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum konsultasi publik tidak hanya melibatkan pasien atau masyarakat yang menggunakan layanan rumah sakit. RSUD dr. Soedarso juga membutuhkan perspektif dari berbagai organisasi profesi, perguruan tinggi, yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, hingga masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit.
Keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting mengingat RSUD dr. Soedarso juga menjalankan fungsi sebagai rumah sakit pendidikan. Saat ini, rumah sakit tersebut bekerja sama dengan hampir 22 perguruan tinggi dari Kalimantan Barat maupun luar daerah sebagai wahana pendidikan bagi mahasiswa kedokteran dan bidang kesehatan lainnya.
“Sehingga dengan kegiatan forum konsultasi publik ini kita bisa menangkap aspirasi dari masyarakat, dari organisasi profesi, dari yayasan-yayasan yang terkait dengan penyelenggaraan bidang kesehatan, dari perguruan tinggi, dan juga dari masyarakat pada umumnya,” jelas Hary.
Bahkan, dalam kegiatan tersebut, pihak rumah sakit turut mengundang sejumlah ketua RT yang tinggal di sekitar kawasan RSUD dr. Soedarso. Langkah ini dilakukan agar aspirasi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan lingkungan rumah sakit juga dapat didengar.
Salah satu narasumber FGD, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Herman Hofi Munawar, menilai perkembangan fasilitas dan pelayanan RSUD dr. Soedarso menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun.
Ia juga menyoroti hasil survei tingkat kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam forum tersebut. Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat rumah sakit berhenti melakukan pembenahan.
Ia mengingatkan pentingnya prinsip unending improvement atau perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
“Persoalan ini kan karena memang kita punya prinsip unending improvement, tidak ada akhir dalam sebuah perbaikan. Dan terus menerus dilakukan perbaikan seiring juga dengan tingkat kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia menilai peningkatan pelayanan di RSUD dr. Soedarso juga perlu diikuti pembenahan fasilitas kesehatan di kabupaten dan kota. Menurutnya, rumah sakit tipe B, tipe C, serta puskesmas perlu diperkuat agar mampu menangani pasien sesuai kapasitas dan kewenangannya.
Ia berpandangan, apabila sebagian besar pasien dari berbagai daerah langsung dirujuk ke RSUD dr. Soedarso, beban pelayanan rumah sakit akan semakin besar. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi antrean dan kemampuan rumah sakit dalam mengakomodasi kebutuhan pasien.
Karena itu, penguatan layanan kesehatan secara berjenjang dinilai penting agar pasien dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan di fasilitas kesehatan yang tepat.
“Kalau semua masyarakat itu langsung saja dirujuk ke RSUD dr Soedarso, ya tidak akan mungkin bisa untuk bisa mengakomodir itu sendiri,” ujarnya.
Melalui forum konsultasi publik tersebut, RSUD dr. Soedarso diharapkan dapat menghimpun berbagai pandangan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pelayanan ke depan. Keterbukaan terhadap kritik dan masukan menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kesehatan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat.
