PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, baik dalam penerimaan maupun belanja pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan. Komitmen itu diperkuat melalui High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Belanja Daerah Kota Pontianak, Senin (9/11/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mempercepat penerapan transaksi non-tunai sekaligus memastikan sistem pembayaran yang digunakan dapat saling terintegrasi. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar mengganti pembayaran tunai dengan sistem elektronik, melainkan juga membangun tata kelola keuangan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya masih melihat beberapa OPD yang transaksi keuangannya belum terpusat atau terintegrasi. Kita sudah punya aplikasi E-Ponti, jadi perlu diinventarisasi sistem penerimaan dan pembayaran di masing-masing OPD yang bisa diintegrasikan,” ujarnya.
Edi menilai integrasi sistem menjadi kebutuhan penting seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah. Pemkot Pontianak telah mengembangkan berbagai mekanisme pembayaran elektronik, mulai dari Cash Management System (CMS) Bank Kalbar, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, hingga Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Selain transaksi belanja, Edi menyoroti masih adanya pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dilakukan secara tunai. Ia meminta perangkat daerah terkait memperluas penggunaan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan uang elektronik, dengan tetap memperhatikan kesiapan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.
“Ini perlu kita upayakan beralih ke non-tunai, misalnya menggunakan QRIS atau e-money,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, pelaksanaan transaksi non-tunai telah dikembangkan secara bertahap melalui kerja sama dengan Bank Kalbar sejak 2018. Seiring perkembangan sistem pengelolaan keuangan, Pemkot Pontianak juga melakukan penyesuaian layanan SP2D Online dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Ia menyebut, uji coba terbatas SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD-RI telah dilaksanakan pada Juni 2026 dengan melibatkan pihak pengembang sistem dan Bank Kalbar. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan layanan pencairan dana secara elektronik yang lebih luas.
“SP2D Online sudah kita uji coba dan infrastrukturnya sudah disiapkan. Artinya, fasilitasnya sudah tersedia, tinggal bagaimana pelaksanaannya terus kita optimalkan,” jelasnya.
Dalam hal penggunaan KKPD, Sekda menerangkan bahwa fasilitas pembayaran tersebut mulai diterapkan sejak 2024 melalui sejumlah perangkat daerah sebagai proyek percontohan. Hingga 2026, penerapannya telah diperluas untuk mendukung pembayaran perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa pemerintah.
Meski demikian, pemanfaatannya masih memerlukan peningkatan.
Menurutnya, salah satu tantangan adalah membangun pemahaman aparatur mengenai prosedur transaksi dan pertanggungjawaban pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah.
“Kita sudah diberikan kemudahan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Jadi fasilitas ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai kartunya sudah tersedia, tetapi belum digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,” pesannya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap penerapan transaksi digital, Pemkot Pontianak turut menyerahkan plakat penghargaan kepada tiga OPD dengan pemanfaatan KKPD terbaik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak meraih juara pertama, disusul Dinas Lingkungan Hidup sebagai juara kedua, serta Dinas Kesehatan di posisi ketiga. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan pemanfaatan transaksi non-tunai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Sekda juga mengingatkan para kepala OPD selaku pengguna anggaran agar lebih aktif memantau pelaksanaan kegiatan dan realisasi belanja di unit kerja masing-masing. Kemudahan transaksi melalui KKPD diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan administratif, sehingga pelaksanaan program tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
“Kepala OPD sebagai pengguna anggaran harus memahami dan memantau realisasi belanjanya. Jangan hanya menyerahkan seluruhnya kepada bendahara atau pengelola keuangan. Pimpinan juga harus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi bersama perbankan dan seluruh perangkat daerah, Pemkot Pontianak berharap penerapan digitalisasi keuangan semakin optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
