PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mempercepat digitalisasi pembayaran dan penyetoran retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, mengatakan optimalisasi retribusi menjadi semakin penting di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih maksimal menggali sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya.
Menurut Krisantus, digitalisasi harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pembayaran oleh masyarakat hingga penyetoran ke kas daerah. Dengan begitu, setiap transaksi dapat tercatat secara otomatis dan lebih mudah diawasi.
“Kalau pembayaran dilakukan secara elektronik, transaksi akan tercatat secara otomatis. Ini memudahkan petugas, memberikan kenyamanan kepada masyarakat, sekaligus membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerimaan retribusi,” ujarnya saat membuka Rakor Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2026 di Aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalbar, Senin (2/11/2026).
Ia menilai, sistem pembayaran nontunai dapat mengurangi risiko penyimpangan dalam pemungutan retribusi. Selain itu, transaksi menjadi lebih praktis dan proses pencatatan penerimaan lebih transparan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola retribusi segera menyesuaikan sistem pemungutan dengan mekanisme digital. Keterlibatan petugas pemungut dan lembaga keuangan juga diperlukan agar penerapan sistem tersebut berjalan efektif. (elp)
